Habiskan 5,6.M Proyek UBB Mangkrak Akibat KONTRAKTOR Tak PROFESIONAL.

banner 468x60
Spread the love

Pangkalpinang, Harianinfo.com— Proyek pembangunan Gedung LPPM–LPMPP Universitas Bangka Belitung (UBB) dengan pagu anggaran sebesar Rp 5,6 miliar hingga kini belum juga rampung. Padahal, masa kontrak pekerjaan telah berakhir sejak 31 Desember 2025 lalu.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (13/1/2026), progres fisik bangunan baru tersebut mencapai sekitar 85 persen. Kondisi ini menarik perhatian publik, terutama terhadap manajemen proyek dan pihak pelaksana PT Hutama Buana Internusa.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka, Ahmad Wahyudi, angkat bicara menanggapi lambannya penyelesaian proyek tersebut. Ia menilai keterlambatan ini tidak bisa dianggap sebagai masalah teknis saja.

Ahmad Wahyudi yang akrab disapa Bang Yuko menduga kuat bahwa masalah utama terletak pada kesiapan pelaksana kontraktor finansial. Menurutnya, kontraktor seharusnya memiliki kemampuan modal yang memadai sebelum mengerjakan proyek bernilai miliaran rupiah.

 

“Kontraktor Pt Hutama buana internusa itu seharusnya sudah menyiapkan dana setidaknya 30- 40 persen dari nilai kontrak untuk pengerjaan Awal sampai Progres 30 % baru pencairan awal 30% jadi jika pihak Kontraktor Maupun pelaksana tidak siap dengan prosedur seperti itu atau yang tertuang dalam berkas kontrak yang ditanda tangani di kantor notaris ya ini yang terjadi Mangkrak sedangkan pencairan dari pihak UBB,akan mencairkan sesuai progres ” tegas Yuko, Selasa (13/1/2026).

Ia menambahkan, lemahnya perencanaan dan manajemen keuangan kontraktor berpotensi menghambat penyelesaian proyek dan merugikan institusi pendidikan sebagai pengguna anggaran.

Tak hanya soal keterlambatan, Yuko juga menyoroti aspek keselamatan kerja di lokasi proyek. Ia menyebut masih banyak pekerja yang mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurutnya, pengabaian K3 merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh ditoleransi, terlebih proyek tersebut berada di lingkungan kampus yang seharusnya menjadi contoh penerapan tata kelola yang baik.

Diketahui sebelumnya, proyek Gedung LPPM–LPMPP bukan satu-satunya pekerjaan yang mengalami keterlambatan di lingkungan UBB. Proyek pembangunan Gedung Balai Utama De Universitaria senilai Rp 8,8 miliar juga dilaporkan mengalami kemoloran.

Kedua proyek besar tersebut bersumber dari anggaran PNBP/BLU dan memiliki masa kontrak yang sama, yakni berakhir pada 31 Desember 2025. Namun hingga batas waktu tersebut, progres fisik keduanya disebut belum mencapai target.

Kondisi ini secara otomatis mengalihkan perhatian masyarakat terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UBB. Sorotan tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari pengawas anggaran dan kalangan lembaga penegak hukum.

Selain keterlambatan pekerjaan, sebutkan juga dugaan adanya indikasi pengaturan lelang yang mengarah pada pihak tertentu. Isu ini semakin memperkeruh kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan proyek di UBB.

Atas berbagai permasalahan tersebut, Ketua SMSI Bangka secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan. Ia mendesak dilakukan penelusuran dan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan di UBB.

Menurut Yuko, Cv .Dimensia Arch sebagai Konsultan harusnya memastikan tidak ada penyimpangan anggaran, pelanggaran administratif, maupun praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.Hingga berita ini diterbitkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UBB, Rahmat Iskandar, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan secara berulang kali pun belum mendapatkan tanggapan. Tim SMSI (ALITOPAN)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *