PANGKALPINANG, Haruaninfo.com – Persidangan kasus dugaan malapraktik yang menyebabkan kematian Aldo Ramadani (10) di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang kembali memanas pada Kamis (29/1/2026), di Ruang Tirta Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang.
Sidang ke-6 ini, dipimpin Ketua Majelis Hakim Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., M.H., didampingi hakim anggota Rizal Firmansyah, S.H., M.H., dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., berfokus pada pemeriksaan saksi-saksi kunci seperti Direktur RSUD Depati Hamzah, dr. Della, dan dr. Basri.
Kasus ini, yang melibatkan kematian bocah tersebut pada akhir 2024, kini menjadi sorotan atas tuduhan kelalaian medis yang dijerat Pasal 440 ayat 2 UU Kesehatan No. 17/2023.
Mewakili tim kuasa hukum keluarga korban, Dian Wahyuni, SKM.SH.MM.MH.Kes, menyoroti dokumen Hospital Bylaws yang ditandatangani walikota, yang mempertegas tugas dan wewenang Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) utama, yaitu dr. Ratna Setia Asih.Sp.A., sebagai “leader” dalam penanganan Aldo.
“Berdasarkan Hospital Bylaws, pada kasus kematian Aldo, berdasarkan keterangan saksi dr. Della (Direktur RSUD Depati Hamzah) dan dr. Basri pada pemeriksaan saksi tanggal 29 Desember 2026, DPJP pasien Aldo Ramadhani adalah terdakwa dr. Ratna Setia Asih.Sp.A. Karena terdakwa sebagai leader, dialah yang seharusnya mengoordinasikan konsultasi dengan spesialis lain karena pasien masuk kategori usia anak, maka semua pasien anak menjadi tanggung jawab dokter Spesialis Anak yang piket pada saat itu. Kebetulan pada pasien Aldo ini, dokter Spesialis Anak yang piket adalah terdakwa pada saat itu,” ujarnya, menekankan bahwa resume medik hak milik pasien yang diberikan RSUD melalui manajemen bernama Sri Rezeki kepada orang tua Aldo pada Desember 2025 menjadi bukti awal.
Dian menambahkan ironi lebih lanjut: Meski Hospital Bylaws menetapkan jam kerja dokter spesialis dari 08.00–14.00 WIB dengan status on-call setelahnya, fakta mengejutkan muncul bahwa terdakwa tidak pernah melihat atau memeriksa Aldo secara langsung selama pasien berada di RSUD Depati Hamzah selama sekitar 24 jam sebelum meninggal dunia.
“Faktanya, almarhum Aldo sama sekali tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau terdakwa tidak pernah melihat dan periksa pasien selama berada di rumah sakit, padahal terdakwa adalah DPJP Utama Pasien Aldo,” tegasnya, menyoroti potensi pelanggaran etika profesional yang bisa berujung sanksi administratif via Majelis Disiplin Profesi (MDP).
Kejanggalan lain muncul terkait alat medis. Dian menyoroti dugaan error pada monitor IGD, yang perlu dipertanyakan kapan terakhir dikalibrasi.
Berdasarkan keterangan dr. Basri, dokter jaga IGD yang pertama menerima Aldo, kondisi pasien saat tiba dinilai stabil kesadaran utuh dan bisa diajak komunikasi meski nadi turun-naik.
“Triase tidak dilakukan karena pasien sepi, tapi monitor menunjukkan hasil tidak stabil. Kita perlu mempertanyakan apakah alat monitor di IGD tersebut dalam kondisi sudah dikalibrasi atau belum. Sebab, saksi menegaskan Aldo datang dengan kesadaran penuh, namun monitor menunjukkan hasil yang tidak stabil,” ungkapnya, menambahkan bahwa Basri sempat terkejut melihat anomali ini meski kondisi klinis pasien normal.
Menutup sidang, pihak keluarga menegaskan posisi mereka terkait Restorative Justice (RJ), menolak tuduhan pemerasan.
“Kami secara tegas menyatakan tidak pernah mengajukan permintaan untuk bertemu atau berdamai; justru suami terdakwa pada saat itu bolak-balik ke rumah korban untuk minta berdamai. Hal ini sudah disampaikan oleh orang tua korban kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa tidak ada niat dari pihak korban untuk meminta RJ. Jika ada kabar yang beredar bahwa korban meminta damai, itu tidak benar,” pungkas Dian.
Bahkan, berdasarkan keterangan dr. Della, direktur RSUD Depati Hamzah, “menurut keterangan Saksi RSUD Depati Hamzah yaitu Direktur (dr. Della) menjawab pertanyaan dari Penasehat Hukum Terdakwa terkait berita viral orang Tua Alm Aldo minta Rp 2,8 Miliar adalah TIDAK BENAR; sampai saat ini orang tua korban tidak pernah menyampaikan atau mengajukan permohonan kepada saya selaku direktur RSUD Depati Hamzah,” papar Dian.
Persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan mendengarkan keterangan saksi lagi dari RSUD Depati Hamzah untuk mendalami bukti medis dan Prosedur Operasional Standar (SOP).
Kasus ini, yang dimulai dari laporan polisi November 2025, kini bergantung pada rekonstruksi dan evaluasi MDP untuk menentukan tanggung jawab.








