BANGKA, –Harianinfo.com – Kecelakaan tambang maut kembali mengguncang wilayah hukum Desa Pemali. Senin,(2/2) Sebanyak enam orang penambang yang sempat tertimbun di area objek vital PT Timah akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Berdasarkan data yang dihimpun, keenam korban tersebut diketahui merupakan warga asal luar Pulau Bangka, yakni: Sanam, Dulmanap, Abeng, Anwar, Abab, dan Arip. Tragedi ini bermula ketika 11 orang pekerja melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut. Dari total pekerja, 3 orang dinyatakan selamat, 6 orang ditemukan tewas, sementara 1 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim terkait.
Perkara ini memicu tanda tanya besar mengenai status legalitas aktivitas di lapangan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kegiatan tambang ini diduga dikelola oleh oknum berinisial AK dan Ma.
Meski pihak PT Timah melalui Humas, Anggi mengirimkan pernyataan resmi kepada redaksi SMSI Bangka bahwa aktivitas tersebut adalah ilegal, fakta di lapangan menunjukkan anomali yang kontras. Para penambang dan alat berat diketahui bebas keluar masuk melalui jalur resmi pos penjagaan PT Timah. Selama ini aktivitas tersebut tampak legal karena hasil timah diduga masuk secara rutin ke pos PT Timah di Desa Pemali. Status lokasi sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) seharusnya mendapatkan pengawasan ketat, namun kecelakaan maut ini membuktikan adanya celah keamanan yang fatal.
Pihak PT Timah telah menyampaikan ucapan belasungkawa atas hilangnya nyawa para pekerja tersebut. Namun, pernyataan yang mengklaim aktivitas tersebut ilegal berbanding terbalik dengan kemudahan akses operasional yang selama ini dinikmati para pelaku tambang di area tersebut.
”Kami terus mengumpulkan data dan memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa para penambang ini,” ujar perwakilan tim SMSI Bangka.
” satu korban masih belum ditemukan. Pihak kepolisian dan instansi terkait diharapkan segera melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan keterlibatan pihak internal dalam membiarkan aktivitas “ilegal rasa legal” ini berlangsung di wilayah objek vital perusahaan pelat merah tersebut.
Tragedi memilukan yang merenggut nyawa enam penambang asal Pandeglang, Banten, di kawasan tambang timah primer DU 1517 TB Pemali milik PT Timah, menjadi tamparan keras bagi pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung. Peristiwa ini mengungkap tabir gelap praktik pertambangan yang terkesan “eksklusif” dan diskriminatif. Selasa,(3/2)

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bangka, Ahmad Wahyudi, mengecam keras ketimpangan perlakuan terhadap penambang di tanah sendiri. Ia menilai ada paradoks yang menyakitkan, di satu sisi warga lokal yang mencari nafkah sering kali dirazia, dikejar, dan ditangkap bak penjahat. Namun di sisi lain, penambang dari luar pulau yang diduga dibiayai cukong besar justru leluasa menguras kekayaan bumi Bangka di area objek vital negara.
”Ini adalah retorika yang tidak bisa dipungkiri lagi. Mengapa penambang luar bisa bebas masuk ke wilayah vital yang dipasang portal, sementara warga lokal sulit mengakses? Seolah-olah portal tersebut bukan untuk keamanan negara, melainkan untuk melindungi aktivitas ilegal di dalamnya agar tak tersentuh,” tegas Ahmad Wahyudi.
Meski pihak Humas PT Timah telah mengklaim aktivitas tersebut ilegal, fakta di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif. Akses keluar masuk melalui pos penjagaan resmi dan hasil tambang yang diduga masuk ke pos perusahaan menimbulkan kecurigaan adanya “pembiaran” yang sistematis.
Ahmad Wahyudi, yang selama ini konsisten memperjuangkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), menyayangkan lambannya Pemerintah Provinsi dalam menetapkan Peraturan Gubernur terkait tata kelola tambang rakyat.
Ketidakpastian aturan ini dinilai hanya menguntungkan para cukong dan merugikan ekosistem serta perekonomian masyarakat Bangka Belitung yang hanya menjadi “budak” di tanah sendiri.
Menyikapi hilangnya nyawa enam penambang tersebut, SMSI Bangka secara resmi melayangkan tuntutan kepada aparat penegak hukum.
• Kepada Kapolres Bangka: Segera menetapkan tersangka terhadap pemilik tambang (Cukong) yang membiayai dan memobilisasi pekerja dari luar daerah ke lokasi berbahaya tersebut.
• Kepada Kapolda Bangka Belitung: Melakukan investigasi menyeluruh terhadap pengawasan di objek vital PT Timah. Mengapa aktivitas yang diklaim ilegal bisa berlangsung bebas di balik portal resmi perusahaan.
”Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah bagi masyarakat lokal, tapi tumpul ke atas bagi para pemodal yang merusak lingkungan dan menghilangkan nyawa manusia,” pungkas Wahyudi.
Hingga saat ini, proses evakuasi dan pengumpulan data terus dilakukan. Publik menunggu keberanian aparat untuk mengungkap siapa sebenarnya sosok di balik aktivitas tambang di TB Pemali tersebut.* TIM SMSI * Alitopan.









