
BANGKA – Harianinfo.com Praktik penambangan tanpa izin (ilegal) di lokasi eks TB 1.42 Pemali kini tengah menjadi sorotan tajam. Meski fungsi Pengawasan Produksi (Wasprod) dan Pengamanan PT Timah Tbk mengklaim telah menjalankan prosedur berlapis—mulai dari imbauan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga penandatanganan fakta integritas—aktivitas di lapangan justru tetap melenggang tanpa hambatan berarti.
Langkah-langkah administratif tersebut kini dituding hanya sebagai gincu formalitas untuk menggugurkan kewajiban pengawasan. Pasalnya, muncul aroma tidak sedap mengenai dugaan keterlibatan oknum internal yang justru memberikan jaminan keamanan bagi para penambang ilegal.
Dugaan Instruksi ‘Satu Pintu’ Satgas
Informasi yang dihimpun dari sumber internal PT Timah menyebutkan sebuah fakta mengejutkan. Pasir timah hasil jarahan di lokasi eks TB 1.42 Pemali diduga kuat diserap oleh salah satu kolektor besar di Sungailiat berinisial CPT.
Mirisnya, pengambilan hasil tambang tersebut disinyalir bukan merupakan inisiatif liar sang kolektor, melainkan atas dasar arahan dan perintah Satgas PT Timah.
”Ini adalah dilema sistemik. Di satu sisi, bagian pengamanan diminta melakukan penertiban secara normatif. Namun di sisi lain, ada dugaan instruksi dari struktur satgas yang berada di bawah komando jajaran direksi untuk tetap menampung hasil produksi dari sana,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pengawasan yang Mandul secara Sistemik
Kondisi ini menciptakan preseden buruk bagi tata kelola perusahaan pelat merah tersebut. Penandatanganan fakta integritas oleh para penambang dinilai kehilangan taring karena tidak dibarengi dengan sanksi tegas atau penghentian rantai pasok.
Secara logika sederhana, eksistensi tambang ilegal sangat bergantung pada ketersediaan pembeli (off-taker). Jika PT Timah secara konsisten menutup pintu bagi bijih timah dari lokasi bermasalah, maka aktivitas ilegal tersebut dipastikan akan mati dengan sendirinya.
”Kuncinya sederhana: Kalau PT Timah tegas menolak barang dari lokasi itu, penambang tidak akan punya nyali. Masalahnya, barang itu tetap laku karena diduga ada jalur distribusinya,” tambah sumber tersebut.
Kontradiksi Kebijakan dan Tantangan Hukum
Munculnya dugaan kebijakan “bawah tangan” ini memperlihatkan kontradiksi nyata antara regulasi tertulis dengan realitas lapangan. PT Timah yang selama ini menggaungkan kepatuhan hukum dan Good Corporate Governance (GCG) kini ditantang untuk membuktikan integritasnya.
Jika pengakuan ini benar, maka imbauan dan BAP yang dilakukan selama ini hanyalah alat legitimasi administratif untuk menutupi praktik pembiaran yang terstruktur.
Aparat Penegak Hukum (APH) kini didesak untuk tidak hanya menyisir pelaku lapangan atau kolektor, tetapi juga masuk ke dalam struktur Satgas dan kebijakan internal perusahaan yang berpotensi merugikan negara. Publik menunggu, apakah penegakan aturan ini akan menyentuh level pengambil kebijakan, atau kembali menguap di tengah riuhnya alat berat. *
( Rony Christyawan / Alitopan )








