PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Pemerintah Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung menyatakan menolak adanya aktivitas tambang timah ilegal di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jada Bahrin.
“Sudah beberapa kali dilakukan penertiban, tetapi tidak menimbulkan efek jera. Kami khawatir kalau aktivitas ini terus dibiarkan, kawasan yang diusulkan menjadi WPR itu sudah habis lebih dulu ditambang,” kata Kades Jada Bahrin, Asari.
Asari menyampaikan langsung persoalan tersebut saat bersama perangkat desa mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterima langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya di ruang kerjanya.
Menurut kades.Asari ada.sekitar 100 hektar yang diusulkan dalam Wilayah Pertambngan Rakyat (WPR) di Jada Barin yang disusulkan melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Didit langsung berkoordinasi dengan Polda Babel untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “DPRD adalah wakil rakyat dan pelayan masyarakat. Ketika ada laporan dari desa seperti ini tentu harus segera kita tindak lanjuti,” ujarnya.








