BANGKA, Harianinfo.com – DPRD Kabupaten Bangka menggelar Rapat Paripurna menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka TA. 2025, Rabu (25/3/2026)
“Rapat paripurna hari ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” kata Ketua DPRD, Jumadi, S.IP.
Bupati Bangka, Fery Insani, SE, MM, menyampaikan LKPJ anggaran tahun 2025 disusun sesuai amanat undang-undang dan bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, capaian program, dan kegiatan sesuai perubahan RKPD 2025.Lebih lanjut Ferry Insani mengatakan pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD tahun
2025 oleh perangkat daerah merupakan implementasi penyelenggaraan urusan
Pemerintahan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan serta fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah.
Salah satu pengukuran kinerja pemerintah kabupaten yang menunjukkan
performa yang baik di antaranya:
1.)Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,1096 menunjukkan
peningkatan dari skor tahun sebelumnya 2,9542; 2). Indeks pencapaian standar pelayanan
minimal dengan kategori tuntas utama dengan nilai 96,25 menunjukkan peningkatan dari
tahun sebelumnya 95,30; 3.)Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang meningkat
sebelumnya dengan indeks 70,78 kategori BB menjadi 80,74 kategori A-; 4.) Hasil indeks
sistem pemerintahan berbasis elektronik yang meningkat sebelumnya dengan indeks 2,80
menjadi 3,00; 5.)Hasil indeks kepuasan masyarakat yang meningkat sebelumnya dengan
indeks 84,54 menjadi 86,56; 6.) Opini hasil pemeriksaan atas lkpd tahun sebelumnya tetap
bertahan dengan opini wajar tanpa pengecualian.
Akhir kata, LKPJ Bupati Bangka tahun anggaran 2025 disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 kepada masyarakat melalui DPRD
Kabupaten Bangka. LKPJ ini akan dibahas secara internal oleh DPRD, yang kemudian
menghasilkan rekomendasi, saran, dan koreksi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025.








