PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyampaikan rasa kekhawatiran mendalam terkait rencana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang dijadwalkan berlaku penuh pada 2027.
Regulasi ini dinilai berpotensi memicu pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara drastis pada Juli 2027 mendatang.
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya langsung gerak cepat mengadakan pertemuan dengan Kepala BKPSDMD, Kepala Bakuda, dan Kepala Bappeda, Didit menilai regulasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak besar jika diterapkan tanpa kesiapan yang matang.
“Kami bersama pemerintah daerah sangat mengkhawatirkan jika aturan ini diterapkan tanpa kesiapan yang matang. Dampaknya bisa terjadi pengurangan pegawai PPPK dalam jumlah besar,” ujarnya disela-sela pertemuan di ruang kerjanya, Jumat (27/3/2026).
Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Saat ini, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Babel mencapai 4.506 orang, terdiri dari pegawai penuh waktu dan paruh waktu. Sementara jumlah ASN berstatus PNS berada di angka 5.045 orang.
Bagi Didit, angka tersebut bukan sekadar data, melainkan potret kehidupan ribuan keluarga yang menggantungkan harapan pada pekerjaan mereka. Ia mengingatkan, jika kebijakan ini tidak diantisipasi, maka dampaknya akan meluas hingga ke sektor sosial dan ekonomi.
“Kalau ini terjadi, kita akan membuka ruang pengangguran baru. Mereka punya keluarga dan tanggungan. Pemerintah harus hadir dalam situasi ini,” ungkapnya.
Didit menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya di Bangka Belitung, melainkan isu nasional yang berpotensi terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, DPRD Babel bersama pemerintah daerah berencana membawa aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
Langkah koordinasi akan dilakukan dengan berbagai kementerian hingga DPR RI, khususnya Komisi II. Sejumlah opsi solusi pun disiapkan, termasuk usulan penundaan implementasi aturan melalui kebijakan pemerintah pusat.
“Kami berharap undang-undang ini bisa ditunda. Jika tidak, maka ada dua opsi, yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau meminta pemerintah pusat tidak mengurangi transfer ke daerah,” jelasnya.
Namun, realitas fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri. Didit mengakui, kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD memiliki keterbatasan, sementara pengurangan transfer pusat justru akan memperberat beban daerah.
“Sekarang mau kita genjot PAD dari mana lagi? Kondisi kita terbatas. Sementara kalau transfer pusat dipangkas, ini jelas memberatkan daerah,” katanya.
Sebagai bentuk solidaritas, DPRD Babel juga berencana mengajak DPRD provinsi lain di seluruh Indonesia untuk menyuarakan aspirasi serupa. Harapannya, kebijakan yang diambil pemerintah pusat nantinya benar-benar mempertimbangkan kondisi riil di daerah.
“Kami mengajak seluruh DPRD provinsi se-Indonesia untuk menyampaikan aspirasi ini. Kita ingin kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Didit menegaskan bahwa sikap yang diambil bukan bentuk penolakan terhadap regulasi, melainkan upaya mencari jalan terbaik di tengah keterbatasan.
“Ini bukan soal patuh atau tidak patuh aturan, tetapi kondisi yang memaksa kita untuk mencari solusi terbaik,” ucapnya.
Lebih dari itu, ia juga mengingatkan bahwa dampak kebijakan ini bisa merambat ke sektor ekonomi riil, termasuk pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Kalau banyak pegawai diberhentikan, dampaknya ke ekonomi. UMKM juga akan terkena imbasnya,” pungkasnya.
Di tengah bayang-bayang perubahan kebijakan, suara dari daerah menjadi pengingat bahwa setiap keputusan bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang nasib dan kehidupan masyarakat luas.(Ld1)








