PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Suara nelayan menggema di Ruang Banmus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (4/5/2026). Mereka membawa keresahan yang sama: laut mereka tak lagi sepenuhnya aman.
Audiensi antara nelayan Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dengan DPRD Babel menjadi ruang terbuka untuk menyuarakan persoalan aktivitas penambangan di wilayah tangkap mereka.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan temuan yang memperkuat kegelisahan nelayan. Berdasarkan laporan masyarakat yang dikonfirmasi Dinas Pertambangan dan Dinas Kelautan, wilayah sengketa tersebut bukan zona tambang.
“Setelah dicek, berdasarkan laporan daripada masyarakat dan langsung dikonfirmasi oleh Dinas Pertambangan dan Dinas Kelautan, objek permasalahannya itu dalam zona itu adalah zona tangkap nelayan, bukan zona pertambangan,” tegas Didit.
Ia menyebut aktivitas penambangan di kawasan itu melanggar perda yang berlandaskan undang-undang. “Artinya ada sebuah pelanggaran produk perda, yang mana perda itu diakomodir daripada undang-undang,” lanjutnya.
DPRD Babel langsung bersikap. Didit meminta seluruh aktivitas tambang di wilayah itu dihentikan. “Maka untuk itu kita meminta kepada unit daripada Bangka Barat maupun Bangka untuk mengosongkan aktivitas pertambangan di wilayah zona tangkap nelayan mulai keluar dari kantor DPRD Bangka Belitung,” ujarnya.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait turun ke lapangan. “Saya minta segera ke lapangan, koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Kapolres atau Kapolda Bangka Belitung untuk memastikan bahwa tidak ada lagi aktivitas tersebut,” katanya.
Bagi DPRD, ini bukan sekadar pelanggaran wilayah, tetapi soal hidup masyarakat pesisir. Didit menegaskan hampir 90 persen aktivitas warga di kawasan itu bergantung pada laut sebagai nelayan.
DPRD juga menyoroti komitmen perusahaan, termasuk PT Timah, yang disebut berjanji menarik aktivitas tambang dari zona tangkap. “Pokoknya kita akan kawal. Kita lihat dulu komitmen PT Timah, karena mereka berjanji, karena ini bukan zona tambang, maka bagi mereka untuk menarik aktivitas pertambangan,” tegas Didit.
Audiensi ini menjadi titik awal penegasan bahwa ruang hidup nelayan tak bisa dikompromikan. Di laut Tanjung Niur, yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah, tetapi keberlangsungan hidup. Dan kali ini, suara nelayan mendapat jawaban dari ruang kekuasaan.(Hi/Ld1)








