PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel menggelar rapat penetapan Indeks “K” dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode I Mei 2026, Rabu (6/5/2026).
Rapat di ruang rapat DPKP Babel itu dihadiri Plt Kepala DPKP Babel Kurniawan, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejaksaan Tinggi Babel, perwakilan Polda Babel, serta jajaran pengurus Apkasindo.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Babel bersama DPRD Babel menyepakati pembentukan formulasi pengawasan harga TBS sawit. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan keadilan harga bagi petani mandiri di seluruh Babel.
Namun, DPRD mendesak pemerintah tidak berhenti pada penetapan angka, tetapi memastikan implementasi di lapangan lewat tim pengawasan dan posko pengaduan.
“Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” tegas Didit.
Didit menjelaskan, keterlibatan aparat penegak hukum seperti Kejati dan Polda dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga. “Tentu hal ini dikhawatirkan jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum tertentu, maka daya beli masyarakat akan merosot mengingat sektor pertanian menyumbang hampir 48 persen PDRB Babel, melampaui sektor pertambangan,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah harus berdiri di tengah secara objektif. “Kita minta pemerintah harus netral berdiri di tengah secara objektif, karena perusahaan tidak boleh dirugikan, namun di sisi lain, petani juga tidak boleh menjadi korban atau ‘dizalimi’ oleh sistem yang tidak transparan,” sebutnya.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala DPKP Babel Kurniawan menyatakan masukan dari DPRD dan APH akan segera ditindaklanjuti. “Kita mendukung masukan dari DPRD maupun APH, dan saat ini Pemerintah Provinsi melalui DPKP Babel menyatakan tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih ketat,” ujarnya.
Kurniawan menambahkan, pengawasan akan dilakukan terpadu. “Harapannya setelah ini kita tetapkan, kita akan menyusun formulasi untuk pengawasan TBS ini agar kegiatan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” tutupnya.(Hi/Ld1)








