TEMPILANG, Harianinfo.com – Yang dilakukan saat ini hanyalah upaya meredakan ketegangan yang perlahan tumbuh di pesisir Tempilang akibat polemik batas wilayah tangkap nelayan dan aktivitas tambang laut.
Persoalan ini bukan sekadar soal koordinat atau peta wilayah. Di baliknya, ada kecemasan masyarakat pesisir yang merasa ruang hidup mereka makin sempit. Laut bagi nelayan bukan sekadar bentangan air, tetapi sumber penghidupan yang diwariskan turun-temurun.
Karena itu, ketika ponton tambang mulai mendekat ke wilayah tangkap, keresahan warga tak terhindarkan.
“Ya kita harus bergerak cepat turun ke lokasi yang dipermasalahkan warga karena ini sangat sensitif menjadi sumber konflik atau gesekan antar warga. Kita tidak ingin itu terjadi,” kata Camat Tempilang Rusian saat meninjau lokasi tambang laut Tanjung Niur, Rabu (6/5/2026).
Langkah Rusian dinilai berbeda dari pola penanganan konflik yang kerap terjadi. Jika di banyak tempat pemerintah baru hadir setelah ketegangan memuncak, di Tempilang pendekatan dialog dipilih sebelum konflik berkembang menjadi benturan sosial.
Kehadiran camat di lapangan menjadi simbol bahwa negara tidak hanya bekerja lewat dokumen atau rapat formal, tetapi hadir langsung mendengar keresahan masyarakat.
Sebelumnya, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 4 Mei 2026 memutuskan aktivitas tambang tidak boleh memasuki zona tangkap nelayan. Namun di lapangan, persoalan muncul karena batas wilayah itu belum dipahami jelas oleh semua pihak.
“Semua kita saat ini tidak tahu pasti mana titik atau garis zona tersebut. Mana zona tangkap nelayan dan mana zona tambang di bawah IUP PT Timah,” ujar Rusian.
Pernyataan itu memperlihatkan persoalan mendasar tata kelola ruang laut di daerah tambang. Secara administratif izin dan koordinat memang ada, tetapi dalam praktiknya masyarakat masih kesulitan memahami batas nyata di lapangan.
Menurut Rusian, kondisi laut yang terbuka membuat batas wilayah hanya berupa garis imajiner yang rawan memicu perdebatan jika tidak disepakati bersama.
“Kalau di laut itu sifatnya imajiner, garis khayal atau perkiraan. Nah di sini kita ingin memastikan titik patok dan garis batas antara zona tangkap nelayan dan zona tambang,” katanya.
Proses penetapan batas berlangsung cukup panjang dan melibatkan berbagai pihak. Garis awal ditarik dari batas daratan antardesa, lalu disepakati menjadi acuan batas ke arah laut.
“Untuk garis batas antar desa di laut memang agak susah karena sifatnya relatif. Jadi disepakati ambil garis patok awal perbatasan di daratan lalu ditarik garis lurus perkiraan ke arah tengah laut yang disepakati kedua desa,” jelasnya.
Di tengah proses itu, sejumlah nelayan terlihat masih menyimpan kekhawatiran. Sebagian memilih diam memperhatikan, sebagian lain menyampaikan keberatan langsung. Namun dialog terbuka membuat suasana tetap terkendali.
Rusian menegaskan, kesepakatan batas ini bukan sekadar teknis pemetaan, tetapi langkah penting menjaga stabilitas sosial masyarakat pesisir.
“Semua pihak harus menerima hasil ini sehingga tidak ada konflik,” tegasnya.
Menjelang sore, kesepakatan akhirnya dicapai. Tidak ada selebrasi berlebihan. Hanya wajah-wajah lelah yang sejak pagi berdiri di bawah panas matahari demi mencari titik temu.
Ketegangan memang belum sepenuhnya hilang. Aktivitas tambang masih jadi perdebatan dan keresahan nelayan belum sepenuhnya reda.
Namun setidaknya, langkah dialog yang dilakukan di Tanjung Niur menjadi upaya awal agar persoalan ruang laut tidak berkembang menjadi luka sosial berkepanjangan.
Di tengah situasi pesisir yang rentan gesekan kepentingan, kehadiran pemerintah langsung di lapangan memberi pesan penting: konflik sosial harus dicegah sebelum terlambat.(Hi)








