DPRD Babel Kawal Lima Tuntutan Warga ke PT GML, Desak Realisasi Plasma 20% hingga Rekrutmen Lokal

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait pembangunan kebun plasma di lahan Hak Guna Usaha PT Gunung Maras Lestari dengan delapan desa, berlangsung di Ruang Banmus DPRD, Rabu (20/5/2026).

Delapan desa tersebut meliputi Desa Bakam, Dalil, Mangka, Mabat, Bukit Layang, Kayu Besi, Sempan, dan Air Duren.

Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyampaikan lima poin aspirasi warga kepada PT GML.

Pertama, PT GML diminta mewujudkan plasma 20 persen dari kebun inti sesuai aturan. Kedua, segera membayar NOP yang tertunggak. Ketiga, membeli TBS sawit masyarakat yang selama ini tidak dibeli.

Keempat, masyarakat meminta agar rekrutmen pekerja mengutamakan warga sekitar. Kelima, program KKSL diminta berdiri sendiri dan tidak dimasukkan ke dalam skema plasma.

“Karena informasi dari masyarakat ada yang tidak mau dibeli. Selain itu masyarakat juga meminta supaya perusahaan juga mengutamakan masyarakat sekitar wilayah operasional PT GML termasuk untuk program KKSL juga diminta masyarakat untuk tidak masuk dalam plasma dan harus berdiri sendiri,” ujarnya.

Didit menyebut HGU PT GML seluas 12.000 hektar akan habis pada 28 November 2028. Masyarakat meminta agar usulan perpanjangan tidak diproses jika tuntutan plasma belum dipenuhi.

“Maka tugas DPRD untuk mengawal aspirasi ini. Kami berharap Bupati Bangka maupun Dinas Pertanian untuk tidak memproses usulan perpanjangan HGU itu dulu,” pintanya.

Didit juga menyampaikan bahwa manajemen lama PT GML sudah tidak menjabat. Manajemen baru dijadwalkan hadir pada 3 Juni 2026 untuk mendengar langsung tuntutan masyarakat.

“Alhamdulillah ternyata PT GML ini punya management baru sedangkan yang lama sudah off, maka yang baru ini akan kita undang pada 3 Juni 2026. Maka rapat dengar pendapat hari ini sifatnya kita skors dulu, karena kita ingin mengundang dulu para management baru PT GML untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” ungkap Didit.

Ia menambahkan, DPRD pekan ini juga akan berangkat ke Kementerian ATR/BPN agar kementerian tidak memproses perpanjangan HGU sebelum ada rekomendasi dari bupati dan dinas terkait.

“Kami juga akan ke Kementerian ATR/BPN RI untuk menyampaikan usulan agar tidak memproses perpanjangan HGU karena belum ada rekomendasi dari Bupati,” tutupnya.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *