PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan sengketa aktivitas pertambangan di wilayah tangkap nelayan Kelabat Dalam. Langkah ini diambil setelah rapat bersama menegaskan zona tersebut masuk kawasan nelayan sesuai Peraturan Daerah Babel Nomor 3 Tahun 2020.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyatakan, berdasarkan Perda Zonasi, wilayah tangkap nelayan semestinya bebas dari aktivitas tambang. Namun hasil pengecekan di lapangan menunjukkan masih ada aktivitas pertambangan di zona yang diperuntukkan bagi nelayan.
“Atas izin Allah, sudah ada jalan keluarnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perda Zonasi, ternyata yang dipermasalahkan nelayan itu ialah daerah wilayah tangkap nelayan atau bebas pertambangan. Artinya bahwa, DPRD dan pemerintah sudah memberi tempat, sektor pertambangan sudah ada di Perda, untuk sektor nelayan sudah ada. Ternyata aktivitas tersebut, daerah wilayah tangkap nelayan itu ada aktivitas pertambangan,” ujar Didit di ruang Banmus DPRD Babel.
Hasil cross-check dengan PT Timah menunjukkan perusahaan pelat merah itu tidak pernah mengeluarkan SPK di wilayah tersebut karena bukan area konsesi PT Timah.
“Setelah di-cross-check dengan PT Timah, PT Timah tidak pernah mengeluarkan SPK terhadap wilayah tersebut, karena mereka tahu itu bukan wilayah PT Timah,” jelasnya.
Untuk menindaklanjuti kesepakatan rapat, besok pagi tim gabungan akan turun ke lokasi. Tim terdiri dari Polairud Polda Babel atas izin Kapolda, Satpol PP atas izin Gubernur, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, bersama kepala desa, BPD, dan perwakilan 10 desa terdampak.
“Artinya, sudah ada kesepakatan dari rapat tadi, bahwa insyaallah besok pagi Polairud Polda Bangka Belitung atas seizin Bapak Kapolda, Satpol PP atas izin Bapak Gubernur, Dinas Kelautan ya juga akan hadir, Dinas Pertambangan juga akan hadir bersama-sama dengan para kepala desa, BPD, masyarakat 10 desa untuk langsung ke lapangan besok. Untuk melakukan minimal mereka minta tolong aktivitas pertambangan di wilayah Kelabat Dalam yang merupakan wilayah zona nelayan, tolong mereka segera keluar dari zona nelayan. Ya, artinya kita melakukan tindakan yang baik-baik dulu,” katanya.
Terkait permintaan masyarakat agar Izin Usaha Pertambangan di wilayah itu tidak diperpanjang, Didit menegaskan kewenangan perpanjangan IUP berada di Kementerian ESDM, bukan DPRD. Meski begitu, DPRD akan meneruskan aspirasi tersebut karena Perda Zonasi 2020-2040 sudah menetapkan kawasan Kelabat Dalam sebagai daerah nelayan.
“Yang kedua, ternyata masyarakat minta itu tidak diperpanjang. Soal perpanjangan IUP itu bukan wewenang DPRD, itu wewenang Kementerian Pertambangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, kami akan meneruskan, karena mengapa? Karena wilayah tersebut dalam produk Perda itu sudah masuk wilayah daerah kawasan nelayan. Perda ini berlaku tahun 2020 sampai 2040. Artinya, Perda ini dibentuk diambil daripada aturan yang tertinggi yaitu undang-undang, jelas kan? Maka ini harus kita laksanakan sama-sama,” tegasnya.
Didit juga menyampaikan terima kasih kepada Dir Polairud Polda Babel atas respons cepat menangani persoalan ini.








