DPRD Babel Desak Aktivitas PT BPP di Desa Nangka Dihentikan, Edi Nasapta: Izin IUP-P dan HGU Belum Lengkap

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mendesak penghentian sementara aktivitas PT BPP di Desa Nangka, Kabupaten Bangka Selatan.

Desakan itu muncul setelah ditemukan indikasi perusahaan belum melengkapi dokumen krusial berupa Izin Usaha Perkebunan Provinsi (IUP-P) dan Hak Guna Usaha (HGU).

“Tadi saya lihat di layar depan, IUP-P dan HGU nya ada yang belum selesai. Berarti sebenarnya perusahaan ini belum boleh terlalu jauh bergerak, apalagi sampai menutup akses rakyat,” ujarnya dalam audiensi dengan forum peduli masyarakat Desa Nangka Kabupaten Bangka Tengah, di ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (11/6/2026).

Dia menilai konflik sengketa jalan di Desa Nangka membuka persoalan lebih besar terkait minimnya kontribusi perusahaan sawit bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya menjadikan kasus Desa Nangka sebagai contoh nyata kegagalan perusahaan kelapa sawit di Babel dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya terkait kewajiban plasma,” cetusnya.

Ia juga menyoroti rendahnya realisasi kewajiban plasma yang baru mencapai kurang dari 6 persen, jauh dari potensi Rp3–5 triliun yang seharusnya bisa dinikmati warga Babel jika aturan dipatuhi.

“Jika menghitung secara kasar bahwa jika seluruh perusahaan kelapa sawit mematuhi aturan plasma, setidaknya ada aliran dana Rp3 hingga Rp5 triliun yang bisa dinikmati masyarakat. Namun pada realitasnya, alokasi lahan plasma saat ini tidak mencapai angka 6 persen,” jelasnya.

“Ini contoh nyata, jalan saja masyarakat sudah tidak bisa jalan lagi. Saya agak kurang percaya terhadap kesejahteraan dari kelapa sawit. Kalau memang mau dikeluarkan atau diperpanjang izinnya, urusan dengan masyarakat selesaikan dulu,” tambah Politisi Partai NasDem ini.

Merespons rentetan masalah ini, Edi Nasapta mendesak pemerintah eksekutif, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk menjadikan penyelesaian konflik sosial dan pemenuhan kewajiban plasma sebagai pedoman utama.

“Saya juga merekomendasikan kepada pimpinan DPRD agar tidak mengizinkan perusahaan melanjutkan aktivitas di jalan sengketa tersebut sebelum urusan dengan masyarakat Desa Nangka diselesaikan secara tuntas,” tutupnya.(Hi)

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *