PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas, Bangka Selatan, terkait polemik penutupan akses jalan oleh PT Bukit Palma Prima (BPP).
Sikap itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat pada Kamis (11/6/2026) menyusul keluhan warga atas ditutupnya jalan sepanjang 600 meter yang telah digunakan sejak 2013.
Utusan Fraksi Gerindra, Yogi Maulana, meminta seluruh aktivitas perusahaan dihentikan sementara hingga tercapai kesepakatan dengan warga.
“Kami menegaskan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya bahwa kepentingan masyarakat Desa Nangka tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan perusahaan,” tegas Yogi.
Ia menilai penutupan jalan tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, masyarakat tidak menolak investasi, namun menuntut hak akses yang selama ini menjadi kebutuhan utama.
“Masyarakat tidak menolak investasi, namun menuntut hak akses yang selama ini menjadi kebutuhan utama,” ucapnya.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta seluruh aktivitas perusahaan dihentikan sementara sampai ada kesepakatan dengan masyarakat Desa Nangka.
“Kami dengan tegas meminta jangan ada aktivitas dahulu sebelum adanya kesepakatan dari masyarakat. Perusahaan jangan sampai merasa lebih berkuasa daripada masyarakat, karena itu tanah dan hutan nenek moyang mereka,” tegas politisi Gerindra dari Daerah Pemilihan Bangka Selatan tersebut.
Yogi juga menyoroti langkah perusahaan yang melaporkan warga ketika bersama-sama memperbaiki akses jalan. Ia menyebut tindakan tersebut tidak sepatutnya dilakukan terhadap warga.
“Dari awal pabrik ini mau berdiri, itu sudah melaporkan masyarakat apalagi jika nanti sudah beroperasi,” sentil Yogi Maulana.
Ia turut menyayangkan sikap pemerintah desa yang dinilai tidak memfasilitasi musyawarah antara masyarakat dan perusahaan sebelum kebijakan diterapkan.
Di sisi lain, ia menegaskan warga Desa Nangka tidak pernah menolak investasi, hanya menginginkan hak atas akses jalan tetap dipenuhi.
“Kami mau jangan sampai ada aktivitas dulu sebelum masyarakat mendapatkan hak masyarakat. Terima kasih,” tutupnya.(Hi)








