JAKARTA, Harianinfo.com — Langkah Indonesia untuk memiliki pusat finansial berkelas dunia kian mendekati kenyataan. Pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memperkuat sektor keuangan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) langsung bergerak cepat.
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengatakan, percepatan ekosistem Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Pentingnya para stake holder mengambil perannya masing-masing untuk dapat melakukan akselerasi ekosistem PFII ini agar Indonesia segera menjadi Pusat Finansial Global,” ungkap Firdaus.
Firdaus menyampaikan SMSI telah merancang serial Focus Group Discussion (FGD) yang akan dimulai Juli 2026 di Bali. Agus Syabarrudin ditunjuk sebagai Ketua Steering Committee.
“Olehkarenanya SMSI telah merancang serial FGD yang akan dimulai di bulan Juli 2026 di Bali, dengan menunjuk Agus Syabarrudin menjadi ketua Steering Committee,” urai Firdaus.
Dr. Agus Syabarrudin, Senior Executive Advisor Fundbridge Globalink Investa sekaligus Wakil Ketua Umum Pengembangan Ekonomi dan Kemitraan Luar Negeri SMSI, mengatakan FGD Seri 1 mengusung tema Fondasi Regulasi & Arsitektur Keuangan Negara. Diskusi akan berfokus pada penyelarasan peta jalan makro dengan strategi penanaman modal nasional.
“Rencananya SMSI akan menggelar beberapa seri FGD, dan pada Seri 1 FGD ini mengusung tema Fondasi Regulasi & Arsitektur Keuangan Negara (Baseline-red), diskusi berfokus penuh pada penyelarasan peta jalan makro dengan strategi penanaman modal nasional,” ujar Agus.
Agus menegaskan momentum ini krusial untuk memastikan kesiapan seluruh instrumen negara, termasuk bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai jangkar mitra lokal.
“Momentum ini menjadi sangat krusial untuk memastikan kesiapan seluruh instrumen negara, termasuk bank-bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah sebagai jangkar mitra lokal di daerah, bisa berperan aktif dalam mengoptimalisasikan keberadaan PFII bagi kegiatan pembiayaan kepada para pengusaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa,” urai Agus.
*Harmonisasi Insentif Fiskal demi PSN dan Hilirisasi*
Salah satu topik utama FGD Seri 1 adalah integrasi insentif fiskal dan non-fiskal PFII ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) serta agenda hilirisasi industri. Melalui integrasi ini, proyek infrastruktur skala besar tidak lagi hanya bergantung pada APBN atau pinjaman konvensional, melainkan dapat mengakses likuiditas global yang masuk melalui kawasan finansial khusus.
Pembangunan ekosistem awal PFII 2026 ditopang tiga pilar: Regulator sebagai Peletak Fondasi, Kementerian Investasi/BKPM sebagai Akselerator Modal, dan Perbankan Domestik Himbara & BPD sebagai Penyambung Nadi Daerah.
*Kepastian Regulasi adalah Kunci*
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad direncanakan menjadi pembicara utama FGD Seri I untuk menegaskan komitmen parlemen mempercepat payung hukum operasional PFII.
Menurut Agus, undang-undang baru harus segera diikuti ketegasan regulasi teknis agar tidak kehilangan momentum di pasar global.
“Lahirnya PFII ini bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperdalam pasar keuangan domestik kita. Kita berharap DPR berkomitmen mengawal agar regulasi turunan ini bisa rampung tepat waktu demi memberikan pesan kuat kepada dunia: Indonesia siap menjadi hub finansial yang aman, transparan, dan kompetitif.”
Agus menambahkan keterlibatan perbankan lokal seperti BPD penting agar dampak perputaran modal di pusat finansial internasional dirasakan langsung oleh pembangunan riil di daerah penopang hilirisasi.
*PFII Solusi Pembiayaan Baru untuk Hilirisasi Industri*
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani direncanakan menjadi pembicara. SMSI optimistis fasilitas khusus terintegrasi di PFII akan menarik minat sovereign wealth funds dan investor institusional dunia ke sektor riil Indonesia.
“Target investasi nasional kita untuk tahun 2026 ini berada di angka Rp2.041,3 triliun. Kehadiran PFII akan menjadi instrumen baru kita untuk menawarkan skema insentif yang jauh lebih fleksibel bagi para investor global. Insentif ini akan dikunci langsung untuk mendukung hilirisasi dan PSN, sehingga struktur ekonomi kita semakin kokoh ke depan,” ujar Agus.
Agus menjelaskan pola kolaborasi ke depan akan memaksimalkan keterlibatan ekosistem perbankan domestik. Bank Himbara dan BPD diharapkan menjadi mitra strategis investor asing dalam joint venture serta memfasilitasi kebutuhan modal kerja.
*Menatap Langkah Selanjutnya*
FGD Seri 1 merupakan baseline atau fondasi awal perjalanan panjang pembentukan pusat keuangan baru. Tantangan berikutnya adalah merancang mekanisme kliring, sistem hukum khusus ramah investasi global, serta sinkronisasi teknologi keuangan mutakhir. Dengan sinergi regulator, parlemen, dan pelaku industri perbankan, optimisme baru muncul untuk arsitektur keuangan masa depan Indonesia.
_SMSI – Agsy_








