PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 RI sebagai pengingat untuk mewujudkan kemandirian yang berkeadilan, khususnya di bidang ekonomi dan fiskal.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bangka Belitung. Semoga semangat kemerdekaan terus menguatkan persatuan, kemandirian, dan perjuangan kita dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan,” ujar Edi Nasapta, Minggu (17/8/2026).
Menurutnya, setelah 81 tahun merdeka, makna kemerdekaan harus diwujudkan secara nyata melalui kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan, serta keadilan fiskal antara pusat dan daerah penghasil.
*Ekonomi Babel Mulai Membaik*
Edi menyambut positif pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung. Berdasarkan data BPS Babel, perekonomian daerah pada triwulan II 2026 tumbuh 4,01 persen secara year-on-year. Secara quarter-to-quarter, ekonomi Babel tumbuh 5,02 persen dibanding triwulan sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik ini patut kita syukuri dan hargai. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras masyarakat bersama pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat,” katanya.
Namun ia mengingatkan, pertumbuhan tidak cukup diukur dari angka.
“Semangat kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan tidak boleh hanya terlihat dalam laporan statistik, tetapi harus benar-benar dirasakan sampai ke rumah-rumah masyarakat,” tegasnya.
*Timah Harus Beri Keadilan*
Edi menyebut potensi timah menjadi penopang ekonomi Babel yang memberi ruang luas bagi masyarakat untuk bekerja.
“Timah memberikan ruang yang relatif lebih luas bagi masyarakat untuk ikut bekerja dan berusaha. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara legal, tertib, aman, bertanggung jawab, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Ia menegaskan PT Timah Tbk dan seluruh pemegang IUP timah harus memberi ruang kemitraan yang adil, terutama melalui harga pembelian bijih timah yang layak dan transparan.
“Di belakang setiap mitra penambangan terdapat para pekerja dan keluarga masyarakat Bangka Belitung yang menggantungkan kehidupannya pada sektor ini. Jangan sampai keuntungan hanya terkonsentrasi pada perusahaan atau mata rantai tertentu, sedangkan masyarakat yang bekerja langsung di lapangan menerima bagian yang tidak sebanding,” tegasnya.
*Logam Tanah Jarang dan Hak Daerah*
Edi memprediksi potensi logam tanah jarang di Babel akan segera memasuki tahap produksi. Karena itu ia meminta pemerintah pusat memperjelas hak daerah penghasil sejak awal.
“Prediksi saya, dalam tempo yang mungkin tidak terlalu lama, logam tanah jarang akan mulai diproduksi di Bumi Bangka Belitung. Sebelum produksi itu dimulai, skema pembagian hasil bagi Bangka Belitung harus diselesaikan dan diperjelas terlebih dahulu. Jangan sampai kekayaan alamnya diambil, tetapi daerah penghasil kembali harus menunggu dan memperjuangkan bagiannya,” ujar Edi.
Ia meminta pengaturan itu mencakup formula penerimaan, persentase bagian daerah, mekanisme pencatatan produksi, transparansi harga, dan jadwal penyaluran.
“Logam tanah jarang merupakan komoditas strategis dengan nilai ekonomi tinggi. Kekayaan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat perekonomian Babel, mendorong hilirisasi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membiayai pemulihan lingkungan,” katanya.
*DBH Harus Disekat Sejak Sumber*
Edi menawarkan perubahan mekanisme fiskal. Hak daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) seharusnya dihitung dan disekat terlebih dahulu sejak penerimaan dari produksi di daerah.
“Konsep keadilan fiskal menurut saya adalah menyelesaikan terlebih dahulu hak daerah penghasil, baru sisanya ditarik ke pusat. Bukan seluruh penerimaan ditarik ke pusat terlebih dahulu, kemudian daerah harus menunggu bagiannya dikembalikan,” jelasnya.
Menurutnya, skema saat ini menimbulkan kebakaran jika pembayaran DBH terlambat atau tidak sesuai.
“Ketika seluruh penerimaan sudah berada di pusat, daerah penghasil hanya dapat menunggu. Padahal sumber daya alam tersebut berasal dari daerah, sedangkan dampak sosial dan kerusakan lingkungannya juga ditanggung langsung oleh masyarakat daerah,” katanya.
“Jika kita benar-benar ingin mewujudkan keadilan fiskal dan kemandirian daerah, bagian daerah penghasil harus diamankan terlebih dahulu melalui sistem yang transparan. Setelah hak daerah disekat dan dicatat, barulah bagian pemerintah pusat disalurkan,” tegas Edi.
Ia menutupnya dengan mengajak semua pihak menjadikan sumber daya alam sebagai jalan kesejahteraan.
“Kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan bangsa dan daerah untuk berdiri mandiri secara ekonomi serta mengelola kekayaannya secara adil dan bertanggung jawab. Timah dan logam tanah jarang harus menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung,” katanya.(Hi)








