PANGKALPINANG, Harianinfo.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memfasilitasi pertemuan antara PT Timah dan masyarakat desa Bukit Layang Kabupaten Bangka, guna mencari solusi terkait aktivitas pertambangan di lahan milik PT Gunung Maras Lestari (GML).
Dalam pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Eddy Iskandar, Edi Nasapta, Ketua dan anggota Komisi III serta perwakilan masyarakat setempat.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik agar aktivitas pertambangan di masyarakat wilayah GML dapat berjalan secara tertib, legal, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
“Kami ingin memastikan masyarakat penambang tetap bisa bekerja, tetapi juga dalam koridor hukum yang jelas dan tidak merusak lingkungan,” ujar Didit.
Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan tegang akhirnya disepakati beberapa poin penting yang nantinya akan menjadi dasar tindaklanjut bersama.
Hasil kesepakatan itu antara lain pertama penambang timah yang menggunakan teknologi sebu-sebu dan dompeng diizinkan beroperasi di blok yang telah ditentukan.
Kedua masalah harga jual timah tetap mengacu pada kesepakatan sebelumnya, yakni Rp300 ribu per kilogram dengan kadar SN 70.
“Alhamdulillah tuntutan masyarakat bukit layang ini dapat dipenuhi oleh PT Timah, mereka meminta yang menggunakan TI sebu-sebu dan dompeng diakomodir oleh PT Timah untuk blok-blok dicadangan timah,” jelasnya.
“Terkait masalah harga timah ini bukan masalah timah, ini kan masalah mitra, akan tetapi pihak unik Bangka Utara Pak Mahendra akan langsung ketemu dengan CV TMR agar harga timah tidak dibeli Rp100 rb tapi harus lebih, karena tetap mengacu pada kesepakatan sebelumnya, yakni Rp300 ribu per kilogram dengan kadar SN 70,” lanjutnya.
Masalah ketiga PC (alat berat) jangan sampai pihak CV TMR ini monopoli, dengan harga yang begitu mahal, ya kalau timahnya ada, kalau timahnya tidak ada bagaimana caranya.
Keempat, masyarakat Bukit layang berharap agar PT Timah tidak memberi monopoli dalam IUP itu, harus ada CV-CV yang lain, bukan hanya CV TMR saja.
Didit menegaskan, DPRD Babel akan terus mempertemukan hasil audiensi ini agar seluruh pihak menjalankan komitmen yang telah dibuat.
“Kami DPRD Babel meminta hal ini diwujudkan, karena di poin satu sampai tiga ini resmi dari PT Timah dan CV. Dan kami tunggu klarifikasi ini,” tuturnya.
Sedangkan terkait ketersediaan udara, Didit menegaskan bahwa pihak PT Timah Tbk akan memfasilitasi penyediaan udara untuk mendukung aktivitas pertambangan masyarakat di wilayah tersebut.
“ketersediaan udara dimana PT Timah setuju akan memfasilitasi penyediaan udara untuk mendukung aktivitas pertambangan,” tutupnya.








