PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan komitmen mengawal tuntutan masyarakat terkait realisasi kebun plasma PT Gunung Maras Lestari (GML). Komitmen itu mengemuka dalam audiensi perwakilan warga 8 desa dari 3 kecamatan di Kabupaten Bangka dengan DPRD Babel dan manajemen PT GML di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Rabu (3/6/2026).
DPRD Babel meminta manajemen baru PT GML segera menyelesaikan tuntutan realisasi kebun plasma masyarakat 9 desa di 3 kecamatan Kabupaten Bangka.
“Dalam pertemuan tersebut DPRD memberikan tenggat waktu 1 bulan kepada manajemen baru PT GML untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya usai memimpin rapat.
Didit mengapresiasi Direktur Baru PT GML, Sara, yang hadir langsung dari Malaysia untuk menyelesaikan sengketa yang sudah berlangsung lama.
“Tadi saya sudah salam komando dengan Pak Sara. Dalam 1 bulan harus sudah ada hasil konkret terkait tuntutan masyarakat delapan desa di tiga kecamatan tersebut. Jika tidak terwujud, konsekuensinya masyarakat tidak setuju atas perpanjangan HGU sebesar 12.000 hektar,” tegas Didit.
Didit juga mendukung langkah tegas Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Babel yang memblokir sementara usulan perpanjangan HGU PT GML sampai persoalan dengan masyarakat selesai.
“Alhamdulillah, Kepala BPN sangat berani memblokir usulan PT GML bila masalah ini tidak diselesaikan,” kata Didit.
“Nanti kami (DPRD) juga akan mendatangi Kementerian ATR/BPN RI di Jakarta untuk menyampaikan hal yang sama,” tambahnya.
Dalam audiensi yang dihadiri sekitar 60 perwakilan warga, terdapat beberapa poin tuntutan utama:
*Pelunasan Utang Plasma*: Masyarakat menuntut PT GML segera melunasi kewajiban dan merealisasikan kebun plasma 20 persen bagi warga.
*Uang Kompensasi*: Warga meminta kompensasi dengan mekanisme diserahkan penuh sebagai urusan internal perusahaan dan masyarakat tanpa intervensi DPRD.
*Pemisahan Program*: Menegaskan program Replanting (Replid) dan Kemitraan Konservasi Lingkungan (KKSL) tidak termasuk hitungan persentase kebun plasma.
*Akomodasi Tenaga Kerja Lokal*: Meminta keterlibatan pekerja lokal dari 8 desa. Saat ini perusahaan baru mengakomodir sementara 1 desa 10 orang.
*Keadilan Delivery Order (DO) Sawit*: Masyarakat menolak monopoli DO sawit yang selama ini dinikmati 2 desa. Warga meminta hak DO dan prioritas pengiriman sawit dibuka merata untuk seluruh desa terdampak di 3 kecamatan.
Audiensi turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Babel H. Eddy Iskandar, anggota DPRD lainnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel Kurniawan, perwakilan manajemen PT GML Salman dan Rusdi, pemerhati sosial Atok Kulop, serta sejumlah kepala desa.(Hi)








