PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Edi Nasapta, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengungkapkan kekecewaannya atas keterlambatan dan minimnya distribusi dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut sangat penting untuk menjalankan fungsi anggaran secara efektif di DPRD Babel.
*Keterlambatan Dokumen RAPBD-P:*
– Hanya satu eksemplar dokumen RAPBD-P yang diterima oleh empat pimpinan DPRD Babel
– Seluruh fraksi DPRD dan Sekretariat DPRD belum menerima salinan dokumen tersebut
Edi Nasapta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyerukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk segera mengevaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Permasalahan yang Muncul:
– Pembahasan anggaran menjadi tidak efektif tanpa dokumen dasar yang memadai
– Anggaran BAKUDA meningkat, namun distribusi dokumen tidak berjalan dengan baik
Edi Nasapta berharap Gubernur Babel dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan di provinsi tersebut dengan memastikan ketersediaan dokumen yang diperlukan oleh DPRD untuk menjalankan fungsinya.(Ld1)








