Ketua KNPI Beltim: Kepentingan Rakyat Harus Jadi Prioritas dalam Tata Kelola Timah

banner 468x60
Spread the love

 

BELITUNG TIMUR, Harianinfo.com — Sektor pertambangan timah masih menjadi penopang utama ekonomi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Kondisi itu membuat keberlangsungan tata niaga dan kepastian penjualan hasil tambang menjadi perhatian, khususnya bagi penambang rakyat.

Ketua KNPI Belitung Timur, Wahyu Setiawan, menilai kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pertambangan timah di daerah.

Menurutnya, PT Timah memiliki posisi strategis karena menjadi satu-satunya perusahaan negara yang mengelola pertimahan di Beltim. Karena itu, langkah perusahaan mengakomodasi timah masyarakat dinilai penting bagi kehidupan ekonomi warga.

“Kalau langkah PT TIMAH ketika membeli timah di tengah masyarakat dengan keterbatasan regulasi, ya itu seharusnya sudah wajar dan sudah menjadi andilnya di Belitung Timur, khususnya. Karena PT TIMAH sendiri sebagai perusahaan tunggal yang ada di Beltim,” kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan, aktivitas menambang masih menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar warga. Banyak keluarga bergantung pada tambang dan kegiatan ekonomi turunannya.

“Pembelian timah di masyarakat dapat membantu perputaran ekonomi daerah. Karena masyarakat masih bergantung di sektor pertambangan. Maka itu yang paling besarnya, sehingga mempengaruhi perekonomian yang ada di daerah, khususnya Belitung Timur,” katanya.

Ia menambahkan, ketika pembelian timah terhenti, dampaknya langsung terasa.

“Kalau memang tidak ada pembelian, makanya terjadi gejolak di masyarakat kemarin. Karena ketika timah itu tidak dibeli, masyarakat tambangnya juga tidak berpenghasilan, perekonomian pasti terganggu,” ujarnya.

Menurut Wahyu, persoalan pertambangan harus dilihat secara komprehensif. Regulasi tetap diperlukan, namun penerapannya harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Norma tertinggi itu masyarakat yang diutamakan. Karena adanya hukum itu kan adanya masyarakat dulu. Kalau tidak ada masyarakat, tidak akan ada hukum,” tegasnya.

Ia berharap penyelesaian tidak berhenti pada perdebatan regulasi, tetapi juga mencari solusi atas penghidupan masyarakat. Diperlukan titik temu antara kepentingan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan aspek legalitas.

Ke depan, Wahyu berharap PT Timah bersama pemerintah membangun pola pengelolaan yang memberi ruang bagi masyarakat menambang di wilayah yang ditetapkan.

“Bagaimana timah hari ini kembali ke masa dulu, tugas-tugas dan hal-hal yang dilakukan adalah mengajak masyarakat menambang di wilayah-wilayah yang memang sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan,” ujarnya.

Ia menekankan, masyarakat di tingkat bawah hanya butuh kepastian sederhana.

“Kalau masyarakat bawah kemungkinan tidak terlalu faham dengan regulasi, yang penting mereka bisa menjual hasil timah mereka,” tutup Wahyu.

Sumber : Humas PT Timah Tbk

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *