PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Babel menjadwalkan kunjungan kerja ke Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat untuk memperjuangkan aspirasi kepala desa dan lurah terkait akurasi Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rencana tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengusulan Kriteria Kemiskinan Berdasarkan Kearifan Lokal se-Bangka Belitung di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (12/10/2026).
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan inisiatif ini merupakan respons atas kegelisahan aparat desa dan kelurahan karena hasil pendataan dinilai kerap tidak sesuai realitas di lapangan.
“Kami ingin menyampaikan langsung aspirasi dan keluh kesah kepala desa serta lurah kepada BPS Pusat agar sistem pendataan ini dapat dibenahi,” tegas Didit.
Ia menyoroti beban aparat desa dan lurah yang kerap menjadi sasaran kekecewaan masyarakat ketika bantuan sosial salah sasaran akibat data tidak akurat, padahal mereka tidak memiliki wewenang penuh dalam penetapan data.
Dalam rapat tersebut, Pemprov dan DPRD Babel mengusulkan tiga poin utama, yakni pelibatan aparat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) dalam pemutakhiran data, dukungan anggaran operasional pendataan dari provinsi dan kabupaten/kota, serta pendampingan teknis dari BPS kepada Dinas Sosial dan instansi teknis daerah.
Isu lain yang mengemuka adalah usulan integrasi indikator kearifan lokal ke dalam variabel penilaian DTSEN sebagai pelengkap indikator nasional. Didit mencontohkan, pasca dinamika sektor pertambangan timah, kondisi fisik rumah tidak lagi mencerminkan kemampuan finansial penghuni.
Usulan tersebut telah direspons positif BPS Pusat, namun penerapannya masih membutuhkan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas serta metodologi yang akuntabel.
Menanggapi desakan penghentian sementara penyaluran bantuan sosial hingga verifikasi ulang, Didit menyebut keputusan berada di tangan gubernur. DPRD Babel berkomitmen mengawal fasilitasi komunikasi agar pendataan DTSEN menghadirkan data presisi dan berkeadilan bagi penerima manfaat.(Hi)








