Perwakilan Kades Se-Babel Sambangi Kantor DPRD Serahkan Data Perkebunan Terdampak Penertiban SATGAS PKH

banner 468x60
Spread the love

PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Perwakilan kepala desa dari berbagai kabupaten/kota berjumlah puluhan orang mendatangi kantor DPRD Babel dengan tujuan menyerahkan data lahan perkebunan masyarakat yang terdampak aksi penertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Babel.

Masing-masing kepala desa menyerahkan data tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Babel disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Babel didampingi anggota dewan yang berlangsung di ruang Banmus, Jumat (8/8/2025).

“Alhamdulillah hari ini kita sudah menerima data tersebut dari kepala desa se-Babel dan sudah diserahkan ke DLHK Babel,” ungkap Didit kepada media.

Disampaikan Didit, dimana menekankan pentingnya kebersamaan dalam perjuangan untuk kepentingan masyarakat.

Rencananya, DPRD Babel akan menyambangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama perwakilan Kepala Desa dengan membawa data tersebut pada Selasa depan (12/8/2025).

“Tujuan kita jelas, jangan mengedepankan ego. Ini demi nasib masyarakat kita. Utusan dari desa tidak bisa banyak sekitar 20 orang, dari Belitung harus ada 6 orang, silakan atur, kita tidak ikut campur,” cetusnya.

Didit mengungkapkan bahwa ada warga yang sampai menangis saat bertemu. Kondisi ini menggambarkan betapa krusialnya persoalan ini. Dan seluruh proses ini dilakukan secara transparan dan tanpa pungutan.

“Kami dari DPRD dan DLHK tidak meminta uang sepeser pun. Jangan sampai niat baik ini tercoreng hanya karena ulah oknum,” tegasnya.

Hal ini dikarenakan, dirinya mendapat informasi
bahwa terdapat oknum kepala desa yang diduga meminta pungutan kepada masyarakat.

“Jadi kami tegaskan di sini jangan ada oknum yang memanfaatkan ini, kasian masyarakat kita karena mereka menghidupi keluarga dari sini,” ungkap Politisi PDIP ini.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Babel, Bambang Trisula menambahkan telah mengumpulkan data lahan dari kades se-Babel. Dan nantinya data-data tersebut akan dirapikan dan disusun ulang agar teratur dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Teknisnya nanti persetujuan Ketua DPRD. Data akan kami simpan terlebih dahulu di DPRD, dan akan kami perjuangkan sesuai jalur yang ada,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan agar seluruh dokumen yang diserahkan difotokopi rangkap tiga, dengan masing-masing pihak, yakni DPRD, DLHK, dan Apdesi memegang arsip.

“Silakan bagi yang belum menggandakan, segera disiapkan untuk kelengkapan administrasi,” ucapnya.

Bambang menambahkan, baru Babel yang sudah siap dan inisiatif menyampaikan permasalahan ke Satgas PKH di tingkat pusat.

“Setidaknya kami memberikan apresiasi kepada semua pihak karena baru pernah pertama kali dan baru di Babel ini yang punya inisiatif menyampaikan permasalahan kepada Satgas PKH ke tingkat pusat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Satgas PKH melakukan penyitaan dan pemasangan plang larangan di lahan-lahan sawit yang berada di kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Petani sawit merasa disetujui karena mata pencaharian mereka terancam, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun mengelola lahan tersebut.

Atas tuntutan masyarakat, DPRD Babel meminta Satgas PKH untuk bertindak transparan dan tidak tebang pilih, serta melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian masalah ini.(Ld1)

 

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *