Bangka – Harianinfo.com – 26 Agustus 2026 – Pernyataan bahwa dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp35 miliar langsung masuk ke Kas Daerah (Kasda) dan menjadi domain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) secara aturan teknis tata kelola keuangan negara memang tepat. Namun, memandang isu ini semata-mata sebagai urusan administratif fiskal di BPPKAD justru memicu pengabaian atas esensi utama pajak tersebut: adanya infrastruktur penerangan jalan yang layak bagi publik.
Legalitas Keuangan vs. Realitas Layanan Publik
Sesuai dengan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), seluruh hasil pemungutan pajak daerah—termasuk PPJ—harus disetorkan terlebih dahulu ke rekening Kasda yang dikelola oleh BPPKAD. Dari perspektif ini, Dishub memang bukan eksekutor penerima langsung dana tunai tersebut.
Namun, masyarakat menuntut pertanggungjawaban bukan pada siapa yang memegang uangnya, melainkan mengapa jalanan masih gelap. Di letaknya irisan tugas yang tidak boleh melempar bola tanggung jawab:
Sifat Pajak Penerangan Jalan (PJU): Penerimaan PPJ ditarik dari rekening listrik masyarakat dengan harapan timbal balik berupa penerangan jalan yang mampu.
Alokasi Anggaran (BPPKAD): Sebagai pengelola anggaran daerah, BPPKAD berkewajiban merencanakan dan mendistribusikan kembali (earmarking) hasil PPJ ke dalam program belanja dinas teknis secara proporsional.
Eksekusi Lapangan (Dishub): Dishub tetap menjadi garda terdepan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mengusulkan, merawat, dan merealisasikan infrastruktur penerangan jalan.
Menghindari Lempar Tanggung Jawab Birokrasi
Jika isu dana Rp35 miliar ini disempitkan hanya menjadi “domain BPPKAD”, muncul risiko ego sektoral di mana Dishub merasa lepas tangan atas minimalnya anggaran pemeliharaan penerangan jalan, sementara BPPKAD menyerap penerimaan tersebut untuk menutupi pos belanja daerah lainnya yang non-teknis.
Masyarakat tidak memedulikan sekat-sekat birokrasi antara BPPKAD dan Dishub. Yang dibutuhkan adalah sinkronisasi dan transparansi: BPPKAD harus menjamin porsi alokasi PPJ dikembalikan ke kebutuhan teknis penerangan jalan, dan Dishub harus aktif mengawal serta mengeksekusi kebutuhan anggaran tersebut secara terukur. Tata kelola publik yang sehat mensyaratkan kolaborasi antar-OPD, bukan batas domain yang membatasi pelayanan publik.
Opini by; Rony Christyawan. S.Pd., S.H.








