DPRD Babel Matangkan Perda Perlindungan Perempuan: “Bukan Hanya Penindakan, tapi Pencegahan”

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Komisi IV terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang kini memasuki tahap akhir pembahasan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV Heryawandi saat memimpin rapat koordinasi penyusunan standar pelayanan minimal Perda terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Ruang Banmus, Senin (11/5/2026).

Rapat dihadiri Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti, anggota Komisi IV DPRD Babel, serta OPD terkait.

Heryawandi mengatakan, proses penyempurnaan regulasi turut diperkuat melalui masukan dari Komnas Perempuan dan kegiatan konsultasi di Bangka Belitung.

“Alhamdulillah untuk Perda ini sudah tahap akhir dan saat ini sedang berproses di Kemendagri. Tentu hadirnya Komnas Perempuan pada rapat hari ini sangat penting untuk penyempurnaan isi Perda,” ujarnya kepada awak media.

Menurut Heryawandi, masukan dari Komnas Perempuan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Perda agar selaras dengan standar perlindungan perempuan secara nasional.

“Harapannya hadirnya Komnas Perempuan ini, seluruh masukan dan catatan penting yang dibahas dapat menjadi bahan evaluasi berharga untuk menyempurnakan substansi Perda sebelum ditetapkan,” ucapnya.

Ia menegaskan, Perda ini tidak disusun sekadar sebagai aturan formal, tetapi menitikberatkan keterlibatan dan peran seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan.

“Perda ini sebenarnya lebih menekankan pada peran semua pemangku kepentingan dalam perlindungan perempuan. Pasalnya, akhir-akhir ini eskalasi kasusnya agak meningkat di provinsi kita,” sebutnya.

Heryawandi menyampaikan, Perda ini diharapkan bisa menjadi pionir dan yang pertama di Indonesia dalam hal perlindungan perempuan dengan cakupan seluas ini.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap data kekerasan terhadap perempuan di Bangka Belitung yang belakangan tercatat meningkat.

“Harapan kami, aturan ini tidak hanya bicara soal penindakan semata, namun jauh lebih kuat pada aspek pencegahannya. Baik penindakan maupun pencegahan, keduanya memerlukan kerja sama dan sinergi semua pihak, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Salah satu poin krusial yang telah dimasukkan ke dalam draf Perda adalah upaya penyelesaian berbagai kendala hukum dan benturan aturan yang selama ini dirasakan di lapangan.

Salah satu contoh nyata yang menjadi sorotan adalah ketidakjelasan tanggung jawab pembiayaan kesehatan bagi korban kekerasan.

“Selama ini kita banyak terkendala, termasuk benturan-benturan aturan yang ada. Contoh nyatanya, ketika ada perempuan menjadi korban kekerasan, ternyata biaya pengobatannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan, sehingga persoalan seperti ini menjadi perhatian serius karena perlindungan perempuan bukan hanya soal penindakan tetapi juga memastikan hak dasar korban terpenuhi,” ungkapnya.

“DPRD Babel berharap Ranperda tersebut segera disahkan menjadi Perda sehingga dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi perempuan khususnya di Bangka Belitung,” tutup Heryawandi.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *