PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elvi Diana, menyampaikan pandangan mendalam terkait penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Elvi yang juga Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Bangka Belitung menekankan agar aturan daerah tidak hanya fokus pada kasus kekerasan fisik, tetapi mencakup berbagai bentuk perlindungan, mulai dari hak ekonomi, pengasuhan, hingga pemenuhan fasilitas dasar.
Hal itu disampaikan Elvi saat memberikan tanggapan terkait proses penyusunan Perda yang kini dalam tahap peninjauan di Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Banmus DPRD Babel, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, KPPI yang merupakan gabungan 18 partai politik sudah dua kali diminta memberikan masukan saat pembahasan di DPRD, namun beberapa usulan belum terakomodasi dalam draf awal. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen mendukung Perda tersebut setelah ditetapkan.
“KPPI ini kan gabungan 18 partai politik. Kami sudah diajak berdiskusi dua kali dan memberikan masukan, namun mungkin belum semuanya masuk ke dalam naskah peraturan. Tapi kami tetap akan mendukung sepenuhnya Perda ini nanti setelah ada keputusan dari Mendagri,” ungkapnya.
Poin utama yang ditekankan Elvi adalah perluasan makna perlindungan perempuan dan anak, yang tidak hanya dilihat dari aspek kekerasan fisik atau seksual.
Ia mencontohkan, ketidakberadaan nafkah suami, ibu yang tidak bisa memberikan ASI karena harus bekerja, hingga anak yang bersekolah harus menyeberangi sungai tanpa jembatan, semuanya masuk ranah perlindungan yang harus diatur.
“Jangan sampai Perda ini hanya bicara soal istri dipukul suami, atau anak mengalami kekerasan fisik. Padahal, istri yang tidak diberi nafkah atau uang belanja saja itu sudah bentuk kekerasan. Anak yang kurang gizi atau tidak terurus karena orang tua sibuk bekerja, itu juga tanggung jawab perlindungan. Bahkan anak yang harus menyeberangi sungai berbahaya demi ke sekolah, itu juga masuk ranah perlindungan anak yang seharusnya jadi perhatian, bukan hanya urusan Dinas PU atau Sosial saja,” tegasnya.
Menurut Elvi, pandangan ini sejalan dengan prinsip Komnas HAM yang memandang manusia secara utuh, sehingga perlindungan harus menyentuh aspek kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan lingkungan.
“Harapan kami, batasan dalam Perda ini diperluas, lebih komprehensif, terintegrasi, dan mencakup hak-hak dasar manusia secara menyeluruh. Jangan sampai aturan ada, tapi lubang di sana sini karena definisinya terlalu sempit,” tambahnya.
Ditanya mengenai harapan khusus KPPI terhadap Perda ini, Elvi merinci tiga poin utama yang wajib diperhatikan pemerintah dan penyusun aturan:
1. *Perluasan Cakupan*: Materi muatan harus mencakup seluruh aspek, mulai dari hak ekonomi, pengasuhan anak, perlindungan di lingkungan pendidikan, hingga akses fasilitas umum yang aman.
2. *Sosialisasi Menyeluruh*: Aturan tidak berguna jika hanya dikenal di tingkat kota atau kabupaten. Sosialisasi dan edukasi wajib digalakkan hingga ke desa dan kelurahan, agar masyarakat paham hak dan kewajibannya.
3. *Anggaran yang Jelas dan Memadai*: Ini poin paling krusial.
Elvi menegaskan, Perda tidak akan berjalan tanpa dukungan anggaran yang kuat. Hal ini sangat terasa dalam penyediaan fasilitas seperti Rumah Aman atau Safe House.
“Kita sering bikin aturan bagus, tapi anggarannya nol atau terbatas. Akibatnya ya jalan di tempat. Contohnya Rumah Aman, kalau ada ibu dan anak lari dari rumah karena kekerasan, fasilitas itu harus lengkap. Ada tempat tinggal, ada makanan, ada susu untuk anak, ada perlengkapan, dan ada biaya pemulihan. Kalau tidak disediakan anggarannya, bagaimana mereka bisa terlindungi? Nanti yang diselamatkan dari kekerasan, malah kelaparan di tempat aman,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Ia menambahkan, pemerintah pusat juga harus memberi perhatian khusus dan alokasi dana memadai bagi pemerintah daerah agar Perda perlindungan ini bisa berjalan dari hulu ke hilir.
“Segala kebijakan itu ujung tombaknya ada di anggaran. Kalau komponen-komponen perlindungan ini tidak didukung dana, ya mustahil bisa terlaksana. Kami berharap draf yang direview di Mendagri nanti bisa mengakomodir hal-hal mendasar ini, agar nanti saat ditetapkan, Perda Babel bisa jadi salah satu yang terbaik dan paling lengkap di Indonesia,” tutupnya.








