PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Disahkan Ranperda APBD 2026 menjadi Perda pada Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026, dengan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi, Senin (24/11/2025).
“Tidak ada pemotongan, terutama pada program prioritas kesehatan dan pendidikan, karena semua sudah diatur oleh undang-undang,” kata Gubernur Hidayat Arsani.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan APBD 2026 disahkan dengan nilai Rp 2,1 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp 122 miliar. “Bagaimana menutupi defisit tersebut dengan menaikkan pendapatan termasuk dari Silpa,” katanya.
Didit juga menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran akan dilakukan pada SKPD DPRD dan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), namun belum diketahui secara pasti apa saja yang akan dipotong. “Tidak ada, semua diamankan, pemangkasan ada di DPRD dan semua SKPD akan dipotong, namun saya belum tau apa saja yang dipotong tersebut,” ujarnya.








