DPRD Babel Dorong Perubahan Perda Pajak-Retribusi: “Aset Daerah Harus Produktif Hasilkan PAD”

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong optimalisasi aset daerah yang selama ini pasif agar benar-benar membantu pendapatan daerah. Langkah pembenahan sistem pajak dan retribusi disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (18/5/2026).

Paripurna tersebut menjadi titik awal evaluasi kebijakan pendapatan daerah yang dinilai perlu disesuaikan dengan aturan terbaru pemerintah pusat sekaligus memperkuat potensi penerimaan daerah yang belum tergarap maksimal.

Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menegaskan tujuan perubahan perda ini bukan sekadar revisi administratif, tetapi memperkuat kapasitas fiskal Babel di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

“Rapat paripurna ini utamanya berkaitan dengan perubahan perda pajak dan retribusi daerah. Jadi ada beberapa item yang harus segera dirubah terkait juga dengan ada keputusan Mendagri yang baru tentang perubahan tarif,” ujar Eddy Iskandar.

Ia menyampaikan, pemerintah daerah ingin memperkuat sektor retribusi yang potensinya besar namun belum berjalan optimal. Salah satunya pemanfaatan barang milik daerah.

“Di daerah kita juga ingin memperkuat beberapa retribusi yang selama ini belum jalan. Karena itu memang perlu dilakukan perubahan perda,” sebutnya.

Eddy mencontohkan pemanfaatan “ruang jalan” yang tidak hanya mencakup badan jalan, tetapi juga ruang di bawah dan di atasnya, agar bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan adanya dorongan agar aset milik pemerintah daerah tidak lagi menjadi fasilitas pasif, melainkan memberikan kontribusi nyata melalui tata kelola yang lebih produktif dan terukur.

Meski begitu, Eddy menegaskan perubahan perda tersebut tidak berkaitan dengan masalah royalti timah.

“Royalti timah sebenarnya tidak ada masalah. Permen ESDM-nya tetap, tidak ada perubahan. Hak daerah juga tetap. Persoalannya ada keterlambatan penyaluran dari kementerian,” tegasnya.

Menurut Eddy, keterlambatan penyaluran dana bagi hasil yang menjadi hak daerah saat ini masih terus diperjuangkan oleh pemerintah daerah dan DPRD Babel agar segera terealisasi.(Hi/Ld1)

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *