PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Terdzolimi Bangka Belitung untuk membahas persoalan ekonomi pertambangan timah di Pulau Bangka dan Belitung, Selasa (4/8/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua Eddy Iskandar dan Edi Nasapta, menyoroti sejumlah masalah penambang rakyat. Mulai dari penyelesaian timah sitaan, kepastian hukum, hingga dugaan intimidasi terhadap masyarakat.
Didit Srigusjaya mengatakan salah satu isu utama adalah timah hasil sitaan yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya.
“PT Timah mengakui barang tersebut berada di perusahaan. Hari ini kami meminta pihak PT Timah untuk mencari tahu dan mencari solusi penyelesaiannya. Mereka berjanji akan mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut,” kata Didit.
Ia menyebut ada timah yang telah tertahan selama enam bulan hingga satu tahun dan saat ini berada di PT Timah.
Dalam RDP itu DPRD juga menerima laporan dugaan intimidasi terhadap penambang rakyat. Untuk menindaklanjuti, Direktorat Polair membuka ruang pengaduan.
“Silakan masyarakat melapor jika memang ada intimidasi. Nantinya akan disiapkan nomor khusus untuk menerima pengaduan. Namun laporan yang disampaikan harus berdasarkan fakta agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujarnya.
Perwakilan penambang Bangka Selatan, Kallu Tanjung, berharap pemerintah memberi kepastian hukum agar penambang dapat bekerja dengan tenang dan sesuai aturan. Ia juga meminta PT Timah menjadi penampung hasil tambang rakyat dengan mekanisme yang jelas.
Selain itu, Kallu meminta kejelasan perbedaan antara Satgas Trisakti dan personel BKO Divisi Pengamanan PT Timah agar tidak menimbulkan salah paham di lapangan.
“Kami hanya ingin menambang dengan baik, menambang dengan benar, dan berada di bawah naungan PT Timah sehingga masyarakat kecil memiliki kepastian dalam bekerja,” katanya.
Perwakilan penambang lainnya mengapresiasi DPRD yang memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, PT Timah, dan aparat penegak hukum. Ia menilai forum itu sebagai langkah awal mencari solusi.
“Kami berharap Bangka Belitung ke depannya semakin maju, lapangan pekerjaan semakin banyak, masyarakat semakin sejahtera, dan sektor pertambangan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (Hi)








