PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Harga Tanda Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani Kepulauan Bangka Belitung kembali anjlok beberapa pekan lalu. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Bangka Belitung karena berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Babel menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Selasa (2/6/2026).
Dalam pertemuan itu, DPRD Babel menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga sawit sekaligus memastikan kebijakan pemerintah pusat diterapkan secara maksimal di daerah.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan rapat menghasilkan sejumlah langkah strategis. DPRD mengacu pada hasil rapat Kementerian Pertanian yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian pada 29 Mei 2026. Salah satu poinnya meminta pabrik kelapa sawit (PKS) kembali membeli TBS sesuai kesepakatan pemerintah daerah.
“DPRD mengacu pada kesimpulan rapat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Bapak Wakil Menteri tanggal 29 Mei 2026. Artinya DPRD meminta bantuan kepada pabrik-pabrik PKS agar membeli sawit berdasarkan hasil rapat dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan pada 7 Mei 2026 yang juga telah disampaikan oleh Gubernur,” ujar Didit.
Ia menjelaskan langkah-langkah tersebut tindak lanjut amanat pemerintah pusat yang meminta kepala daerah menjalankan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian terkait tata niaga dan penetapan harga TBS kelapa sawit.
Selain harga, DPRD Babel menerima aspirasi dugaan praktik permainan skala yang merugikan petani.
“Ada aspirasi bahwa terjadi permainan timbang. Alhamdulillah hal itu akan ditindaklanjuti,” katanya.
Persoalan itu akan menjadi perhatian aparat penegak hukum dan Satgas Pangan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Didit menyebut jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung melalui Satgas Pangan akan memantau mekanisme penetapan harga maupun dugaan pelanggaran di lapangan.
“Satgas Pangan akan memantau perkembangan harga. Jika ada yang melanggar aturan, tentu menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk menyetujuinya,” tegasnya.
Dalam audiensi, mahalnya biaya produksi perkebunan, terutama harga pupuk, juga menjadi keluhan utama petani. Menurut Didit, petani berada dalam tekanan ganda. Harga sawit turun signifikan sementara biaya produksi terus naik.
“Harga sawit turun seperti air hujan, naiknya seperti siput berjalan. Turunnya bisa hampir Rp1.200 per kilogram, sementara naiknya hanya sekitar Rp200. Artinya harga belum stabil,” ungkap Didit.
Ia menambahkan petani menilai harga ideal TBS berada di kisaran Rp2.700 per kilogram agar masih memperoleh keuntungan.
“Menurut para petani, idealnya dibeli Rp2.700 per kilogram agar mereka bisa bernapas. Saat ini masih berada di kisaran Rp2.100 sehingga terjadi kerugian,” ujarnya.
Didit mengingatkan persoalan harga sawit berdampak luas pada perekonomian masyarakat Babel. Saat harga sawit anjlok, daya beli melemah, UMKM menurun, pasar sepi, bahkan berpotensi memicu persoalan sosial.
“Jika harga sawit turun, dampaknya terhadap daya beli masyarakat. UMKM melemah, pasar sepi. Ini akan menjadi permasalahan yang kompleks jika tidak segera ditangani,” katanya.
Sebagai langkah selanjutnya, DPRD Babel berencana bertemu Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memastikan kebijakan yang disepakati berjalan efektif.
Di akhir, Didit mengapresiasi APDESI, kepala desa, BPD, serta organisasi yang aktif menyuarakan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa, BPD, dan asosiasi yang sejak awal sangat peduli terhadap keresahan masyarakat. Ini menunjukkan kepedulian bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan petani,” tutupnya.(Hi)








