DPRD Babel Minta Pembangunan Pabrik PT BTS Dihentikan Sementara, Belum Kantongi Izin dan Langgar Tata Ruang

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Rapat audiensi terkait pembangunan pabrik kelapa sawit milik PT Bangka Tengah Sawitindo (BTS) di Desa Puput, Kabupaten Bangka Tengah, berlangsung panas namun konstruktif di Ruang Banmus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (18/6/2026).

Rapat yang mempertemukan DPRD Babel, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak perusahaan itu mengungkap sejumlah persoalan krusial terkait legalitas pembangunan pabrik yang tengah menjadi sorotan publik.

Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan pembangunan pabrik harus dihentikan sementara sampai seluruh perizinan dan ketentuan tata ruang dipenuhi sesuai aturan.

Menurut Didit, berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam rapat, hingga kini sejumlah izin penting belum diterbitkan.

“Dari rapat dengar pendapat hari ini, kita sudah mengetahui cerita secara utuh. Pengakuan dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyebutkan bahwa pemerintah daerah belum mengeluarkan izin apa pun. Baik AMDAL, PKKPR maupun perizinan lainnya belum diterbitkan. Di sinilah letak kesalahannya, mengapa perusahaan terburu-buru membangun,” tegas Didit.

Tak hanya soal perizinan, Didit juga menyoroti lokasi pembangunan pabrik yang berada di kawasan tidak diperuntukkan sebagai wilayah industri. Berdasarkan tata ruang Kabupaten Bangka Tengah, lokasi tersebut masuk kawasan permukiman dan perkebunan.

“Ternyata wilayah tersebut menurut tata ruang Bangka Tengah bukan kawasan industri. Itu kawasan permukiman dan perkebunan. Karena itu kesimpulan kami jelas, perusahaan harus menghentikan sementara aktivitas pembangunan pabrik sampai seluruh aturan dipenuhi,” katanya.

Didit menegaskan, penghentian sementara bukan bentuk penolakan investasi, melainkan langkah memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kalau aktivitas ini dipaksakan berjalan, maka berpotensi melanggar aturan. Maka hentikan dulu sementara. Setelah semua persyaratan dan aturan dipenuhi, baru mereka bisa beraktivitas kembali. Kita ingin menyelamatkan semuanya, masyarakat Bangka Tengah selamat, Bangka Belitung selamat, dan perusahaan juga selamat,” ujarnya.

Dalam audiensi itu, DPRD Babel juga menerima informasi bahwa pihak perusahaan belum pernah berkoordinasi resmi dengan pemerintah desa sebelum pembangunan dimulai. Padahal, menurut Didit, komunikasi dan musyawarah dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses investasi yang sehat.

“Pengakuan dari kepala desa, perusahaan belum pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa. Seharusnya mereka datang terlebih dahulu, bermusyawarah dengan desa, berbicara dengan kepala desa, BPD, perangkat desa, dan masyarakat. Duduk bersama untuk mencari solusi terbaik sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Persoalan lain yang mencuat adalah jarak pembangunan pabrik yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga. Berdasarkan peninjauan lapangan DPRD Babel, masyarakat meminta lokasi pabrik digeser sekitar dua kilometer dari titik pembangunan saat ini.

Didit menilai permintaan itu bukan sekadar keinginan warga, melainkan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Saat kami turun ke lapangan memang benar, jaraknya terlalu dekat dengan permukiman warga. Permintaan agar pabrik digeser dua kilometer bukan sekadar keinginan masyarakat, tetapi mengacu pada aturan yang ada. Ini juga harus menjadi perhatian serius perusahaan,” ungkapnya.

Selain perizinan dan tata ruang, DPRD Babel juga menerima keluhan warga terkait kondisi sungai di sekitar lokasi pembangunan yang disebut mulai mengalami penurunan fungsi. Menurut keterangan kepala desa dan warga, sungai yang sebelumnya masih dapat dimanfaatkan saat musim kemarau kini tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

“Masyarakat menyampaikan bahwa sebelum ada aktivitas perusahaan, sungai tersebut masih bisa dimanfaatkan meskipun dalam kondisi kering. Sekarang kondisinya berbeda. Ini harus menjadi perhatian perusahaan untuk segera melakukan perbaikan dan pemulihan,” kata Didit.

Meski banyak catatan, Didit menegaskan masyarakat dan DPRD Babel pada prinsipnya tidak menolak investasi yang masuk ke daerah. Namun investasi harus berjalan sesuai aturan, menghormati masyarakat, menjaga lingkungan, dan memenuhi seluruh kewajiban administrasi.

“Masyarakat mendukung hadirnya investasi dan perusahaan tersebut. Tetapi semua harus memenuhi unsur-unsur aturan yang baik dan benar. Jangan sampai investasi yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun lingkungan,” pungkasnya.

Rapat audiensi menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya penghentian sementara pembangunan pabrik, percepatan penyelesaian seluruh perizinan, peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, serta evaluasi lokasi pembangunan agar sesuai ketentuan tata ruang dan aspek lingkungan yang berlaku.(Hi)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *