PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (21/9/2026).
Persetujuan ditandai dengan tanggapan akhir tujuh fraksi DPRD Babel yang menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan-undangan.
Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan DPRD mendukung pengalokasian anggaran yang berpihak pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Ya, ini memang harus kita dukung. Pendidikan, kesehatan harus kita dukung. Itu kan merupakan visi dan misi Bapak Gubernur dan selaras dengan visi dan misi Bapak Presiden,” ujar Didit.
Ia menegaskan pendidikan dan kesehatan merupakan hak primer masyarakat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Karena itulah hak primer rakyat, yaitu yang namanya kesehatan dan pendidikan,” katanya.
Didit berharap sisa Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera dicairkan untuk memperkuat pembangunan di kedua sektor tersebut.
“Kita akan mudah-mudahan DBH kita ini tetap cair sehingga bisa membangun kembali kualitas kesehatan dan pendidikan Bangka Belitung,” ujarnya.
“Kita harus tetap optimis karena ini merupakan hak rakyat Bangka Belitung,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengatakan Perubahan APBD 2026 tetap fokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, meski nilai anggaran mengalami penurunan.
“Rapat hari ini pengesahan APBD Perubahan. Memang agak turun sedikit, tapi dengan uang itu saya rasa cukuplah kalau kita transparan. Karena uang itu judulnya dari rakyat untuk rakyat,” kata Hidayat.
Menurutnya, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan sebelum program lainnya.
“Kita utamakan kepentingan-kepentingan kesehatan, pendidikan, sarana, apa pun. Tapi saya rasa uang itu cukup kalau diolah benar-benar,” ujarnya.
Saat ditanya fokus utama pasca-pengesahan, Hidayat menegaskan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas.
“Ya, pendidikan dan kesehatan dulu. Sehat dan pendidikan dulu. Yang lain bisa kita imbang-imbangkan,” katanya.
Terkait DBH, Hidayat berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pencairan.
“Kalau DBH yang diberikan bisa lebih enak. Sekarang kita sudah di akhir tahun seperti ini,” tutupnya. (Hai)








