DPRD Babel Skors RDP, Panggil Manajemen Baru PT GML 3 Juni Bahas Tuntutan 8 Desa

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunda Rapat Dengar Pendapat dengan PT Gunung Maras Lestari dan akan memanggil manajemen baru perusahaan pada 3 Juni 2026. Langkah ini diambil setelah warga dari delapan desa mengeluhkan hasil Tandan Buah Segar sawit milik mereka yang tidak dibeli perusahaan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dalam RDP terkait pembangunan kebun plasma di lahan Hak Guna Usaha PT GML bersama delapan desa, yakni Desa Bakam, Dalil, Mangka, Mabat, Bukit Layang, Kayu Besi, Sempan, dan Air Duren, di Ruang Banmus DPRD, Rabu (20/5/2026).

Didit mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa manajemen lama PT GML sudah tidak menjabat.

“Alhamdulillah ternyata PT GML ini punya management baru sedangkan yang lama sudah off, maka yang baru ini akan kita undang pada 3 Juni 2026. Maka rapat dengar pendapat hari ini sifatnya kita skors dulu, karena kita ingin mengundang dulu para management baru PT GML untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam RDP tersebut, Didit menyampaikan lima poin aspirasi warga. Pertama, PT GML diminta mewujudkan plasma 20% dari kebun inti sesuai aturan. Kedua, segera membayar NOP yang tertunggak. Ketiga, membeli TBS sawit masyarakat yang selama ini tidak dibeli.

Keempat, masyarakat meminta rekrutmen pekerja mengutamakan warga sekitar. Kelima, program KKSL diminta berdiri sendiri dan tidak dimasukkan ke dalam skema plasma.

Didit juga menyebut HGU PT GML seluas 12.000 hektare akan habis pada 28 November 2028. Masyarakat meminta agar usulan perpanjangan tidak diproses jika tuntutan plasma belum dipenuhi.

“Maka tugas DPRD untuk mengawal aspirasi ini. Kami berharap Bupati Bangka maupun Dinas Pertanian untuk tidak memproses usulan perpanjangan HGU itu dulu,” tegasnya.

Tokoh Masyarakat Desa Dalil, Asmadi Rahmat, menyatakan warga sudah berjuang lebih dari dua tahun untuk menuntut plasma. Menurutnya, dalam surat tahun 1998 perusahaan wajib menyediakan 3.000 hektare untuk masyarakat.

“Kalau masyarakat disuruh mencari lahan di luar HGU, lahan mana lagi? Tidak ada lagi lahan untuk wilayah tiga kecamatan,” ujarnya.

Asmadi menegaskan, jika plasma tidak dibayar hingga 2028, masyarakat menolak perpanjangan HGU.

“Stop perpanjangan. Itu harapan masyarakat dari delapan desa,” tutupnya.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *