DPRD Babel Soroti Perencanaan dan Belanja Pegawai, Gubernur: “Akan Tingkatkan SDM dan Etika

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan sejumlah catatan strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (27/4/2026). “Beberapa catatan strategis berupa saran dan koreksi dari DPRD Babel atas penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan. Tentu kami berharap Gubernur dapat segera menindaklanjuti demi perbaikan pembangunan di Babel kedepan yang lebih baik,” ujar Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar.

Rapat dipimpin Eddy Iskandar didampingi Ketua DPRD Didit Srigusjaya, Wakil Ketua Edi Nasapta, dan Gubernur Babel Hidayat Arsani. Hadir pula anggota DPRD serta unsur Forkopimda.

Eddy menyebut rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian mendalam komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah. Fraksi NasDem turut menyampaikan pandangan. “LKPJ merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun hasil yang dicapai,” kata Ketua Fraksi NasDem, Fery.

Fery menilai pelaksanaan pemerintahan 2025 telah berjalan, namun masih ada persoalan mendasar. “Tantangan utama belum kuatnya perencanaan, belum konsistennya arah kebijakan, serta belum optimalnya dampak program terhadap masyarakat, masih terdapat program yang tidak mencapai target, perubahan kebijakan di tengah pelaksanaan serta kinerja yang lebih berorientasi pada penyerapan anggaran dibandingkan hasil nyata,” jelasnya.

Fraksi NasDem juga menyoroti struktur anggaran. Menurut Fery, belanja pegawai masih mendominasi sehingga membatasi ruang fiskal untuk pembangunan produktif. Di sektor ekonomi, potensi daerah belum optimal. “Arah kebijakan dalam pengembangan sektor unggulan, hilirisasi serta penguatan ekonomi lokal masih belum menunjukkan fokus yang jelas dan terukur,” ujarnya.

Selain itu, pelayanan dasar masih kekurangan dalam pencapaian standar pelayanan minimal, terutama pendidikan, kesehatan, dan sosial. “Dalam sektor infrastruktur pembangunan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan kawasan ekonomi dan konektivitas wilayah,” papar Fery.

Fraksi NasDem memberi masukan agar pemerintah memperkuat perencanaan berbasis data, menata struktur anggaran, serta memperjelas arah kebijakan ekonomi. “Kami Fraksi NasDem menegaskan bahwa perbaikan kedepan harus dimulai dari penguatan perencanaan, kejelasan arah kebijakan serta komitmen untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Hidayat Arsani menyatakan menerima masukan DPRD. “Langkah strategis yang akan kita lakukan yakni meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas lapangan, dedikasi dan etika yang baik,” tutupnya.(Hi)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *