DPRD Babel Terima RKUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Pemprov Fokus Efisiensi dan Program Prioritas

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (10/8/2026).

Rapat ini menjadi bagian penting pembahasan arah kebijakan dan prioritas anggaran daerah, untuk menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, mengatakan dokumen RKUA-PPAS telah diserahkan Pemerintah Provinsi Babel.

“Alhamdulilah hari ini sudah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung RKUA PPAS TA 2026,” ujarnya usai rapat.

Menurutnya, DPRD akan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap postur anggaran.

“Kita nanti akan melakukan pemeriksaan bagaimana postur anggaran untuk dilakukan penyesuaian. InsyaAllah kita DPRD Babel akan terus mengawal daripada jalannya pemerintah provinsi ini dengan baik,” ucapnya.

“Semoga DPRD bersama dengan Pemerintah selalu solid bersama-sama agar anggaran ini dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Babel ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyebut pembahasan perubahan RKUA-PPAS sebagai momentum menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan kondisi fiskal daerah.

“Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pada semester pertama, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menunjukkan tren positif. Kondisi tersebut didorong oleh optimalisasi penerimaan pajak serta penyesuaian retribusi daerah,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Pemprov juga menjalankan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Program tersebut meliputi pembebasan denda PKB, pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya, serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II,” ungkapnya.

Program itu berlangsung 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Hidayat mengajak masyarakat memanfaatkan program sesuai ketentuan.

Di sisi lain, Hidayat menyampaikan hasil audit BPK RI menunjukkan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mengalami koreksi penurunan 45,66 persen. Kondisi itu menekan ruang fiskal daerah.

Untuk itu, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja, seperti efisiensi perjalanan dinas, work from home (WFH), serta peninjauan dan pengurangan belanja barang dan jasa maupun program yang bukan prioritas.

“Kami pastikan bahwa quality of spending atau kualitas belanja tetap terjaga. Efisiensi ini justru ditujukan untuk mengamankan ruang fiskal bagi program-program prioritas dan isu-isu strategis,” jelasnya.

Program prioritas yang menjadi fokus meliputi peningkatan mutu SDM, intervensi penurunan stunting, pengendalian inflasi melalui ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi PPPK paruh waktu.

“Program penambahan BPJS Kesehatan bagi PPPK paruh waktu tersebut direncanakan mulai efektif pada Oktober hingga Desember 2026,” tuturnya.

Hidayat menegaskan efisiensi tidak akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

“Pengetatan efisiensi ini, saya pastikan tidak akan mengurangi subtansi pelayanan kita kepada masyarakat,” tutupnya.

Rapat paripurna ini menjadi awal proses pembahasan perubahan kebijakan anggaran daerah yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(Hi)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *