Dugaan Pemalsuan Administrasi dan Tanda Tangan Mewarnai Kasus Lahan 2.000 M² di Bangka

banner 468x60
Spread the love

MERAWANG, BANGKA — harianinfo.com -Polemik penguasaan lahan seluas 2.000 meter persegi di Jalan Air Mak Puyuh RT/RW 002/-, Dusun I, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, memasuki babak baru. Kasus yang melibatkan Pihak Pertama (Hilzun Mubarok) dan Pihak Kedua (H. Junaidi) ini menyoroti dugaan kejanggalan administrasi penerbitan dokumen pertanahan hingga dugaan pemalsuan tanda tangan. 

Berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor 140/770/19.01.03.2002/2026 tertanggal 23 Juli 2026 yang dilaksanakan di Kantor Desa Balunijuk, proses musyawarah yang dihadiri unsur jajaran Kecamatan Merawang, Kepala Desa Balunijuk beserta Perangkat Desa, Bhabinkamtibmas, serta saksi-saksi menghasilkan beberapa kesepakatan penting: 

• Penarikan Register Surat: Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Kepala Desa Balunijuk dan Camat Merawang akan menarik Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPFBT) Nomor 593/056/SPPFBT/19.01.03.2002/2026 tanggal 19 Juni 2026 dan Nomor 593/71/SPPFBT/19.01.03/2026 tanggal 20 Juni 2026 atas nama Hilzun Mubarok. 

• Penyelesaian Kekeluargaan: Kedua belah pihak diberikan waktu satu minggu terhitung sejak berita acara dibuat untuk berpikir dan mengambil keputusan/kesepakatan lanjutan.

• Klarifikasi Kekeliruan Administrasi: Pihak Kedua menyepakati tidak mempermasalahkan lagi hal terkait tanda tangan yang tertera di dalam dokumen, dan menganggap hal tersebut sebagai kesalahan dalam administrasi surat.

Sorotan SMSI Bangka dan Dugaan Tekanan Legalitas

Sengketa ini menarik perhatian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka. Perwakilan SMSI yang turut mendampingi pemilik lahan menyayangkan adanya dugaan kejanggalan proses penerbitan dokumen serta indikasi tekanan administratif yang merugikan pemilik hak asli atas lahan tersebut.

Selain dugaan maladministrasi, peninjauan lapangan juga sempat diwarnai perdebatan mengenai keabsahan pendamping hukum. Oknum yang mengklaim diri sebagai paralegal dari sebuah lembaga perwakilan masyarakat disinyalir tidak dapat menunjukkan bukti legalitas formal saat dimintai konfirmasi di lapangan, sehingga memicu keresahan warga awam hukum.

“Kami merasa dirugikan atas upaya pembentukan opini maupun tindakan administratif yang mengabaikan keabsahan tanda tangan pemilik asli. Tindakan pemalsuan atau rekayasa administrasi pertanahan merupakan pelanggaran hukum serius,” ujar perwakilan pihak pemilik lahan.

 

Upaya Konfirmasi Pihak Camat

Guna memenuhi asas keberimbangan berita (cover both sides) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), awak media telah mendatangi Kantor Camat Merawang untuk meminta klarifikasi langsung dari Camat Merawang, Ari Pamungkas, S.STP., M.Si. 

Namun, yang bersangkutan belum dapat ditemui di lokasi karena sedang bertugas dalam agenda panitia kegiatan daerah. Upaya konfirmasi resmi melalui pesan singkat WhatsApp juga telah dikirimkan oleh wartawan, tetapi hingga berita ini diturunkan, pihak Camat Merawang belum memberikan tanggapan resmi mengenai substansi tuduhan tersebut.( Alitopan )

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *