Bangka -Harianinfo.com 15/1/2026 Setelah polhut ( polisi kehutanan) turun untuk menghentikan juga lakukan Himbauan kepada para Penambang liar juga ilegal, Rombongan yang terdiri dari 6 Anggota menghimbau untuk tak melakukan penambangan dikawasan tersebut mengingat area itu masuk wilayah hutan lindung siapapun yang melakukan penjarahan terhadap kawasan hutan lindung dalam bentuk apapun termasuk penambangan maupun pengrusakan yang lain akan dipidana sekurang – kurangnya 5 Tahun penjara juga Denda 100 miliar rupiah ..sanksi ini jelas .
Justru berbanding terbalik dengan harapan POLHUT tersebut dalam kenyataannya mereka ( para penambang ) Semakin BRUTAL menghancurkan kawasan hutan lindung Sungailiat,mapur sekitar lingkungan
Ake, terlihat sangat jelas ketidak takutan se akan menantang APH maupun SATGAS PKH Trisula , tanpa bergeming Ponton isap produksi Beraktivitas dikawasan
Hutan lindung semakin MERAJALELA memanfaatkan LUMPUHNYA para APH atas Penindakan dan HIMBAUAN atas pelanggaran tersebut.
Kamis (5/1/2026/)Harianinfo.com Menelusuri aktivitas BRUTAL para Penambang Ilegal tersebut dikawasan hutan lindung matras – Mapur baru beberapa unit pip ilegal yang terlihat yang lainnya tak beraktivitas menurut info sebagian dari mereka dapat sinyal agar berhenti sementara sebab akan ada APH yang turun Artinya mereka DISINYALIR berkoordinasi dengan salah satu Orang Dalam APH .
Harianinfo.com mencoba mengkonfirmasi salah satu penjaga malamnya sampai saat ini belum ada jawaban .
Ditempat yang berbeda Masyarakat lingkungan Matras dan Bedeng Ake berharap satgas PKH dan APH Juga Dinas Kehutanan guna menindak lanjuti Aktivitas, tambang ilegal dikawasan Hutan Lindung sungailiat.mapur Lingkungan bedeng Ake.
Penambangan di kawasan Hutan lindung jelas Melawan hukum,terkecuali jika ada KONSPIRASI antara Para penambang dan APH ternyata bukan RAHASIA umum lagi sebab memang ada yang menjembatani antara PENAMBANG dengan APH sesuai isu liar yang terdengar di masyarakat masing masing ponton isap produksi itu menyetor ke salah satu orang untuk koordinasi keamanan juga berbagi sebagian ke awak media .mereka setor ke koordinator sebesar 35 ribu perkilo.
“Khusus Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan ( KLHK) kami meminta Penertiban terhadap Fungsi dan pemanfaatan Hutan lindung itu dimaksimalkan karena dari Penambangan itu baik Ilegal maupun Legal tetap berdampak pada Bencana di kemudian hari” ujar Tokoh masyarakat lingkungan Ake pada Harianinfo.com.
Yang lebih miris lagi menurut penuturan salah satu tokoh masyarakat yang dijumpai Harianinfo.com mengatakan ” sekarang ini Hutan lindung sudah beralih fungsi menjadi lahan garapan orang orang gak jelas..justru bukan dari masyarakat lingkungan kami dan paling ngeri ada beberapa oknum awak media dan oknum APH seakan akan Memback up kegiatan tersebut itu dibuktikan ketika APH menertibkan besoknya mereka beraktifitas lagi..” jelas tokoh masyarakat bedeng akek sambil menghela nafas
Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan Resmi dari pihak APH dan SATGAS PKH juga Dinas KLHK , Harianinfo.com terus berusaha mengkonfirmasi pihak pihak terkait guna menyeimbangkan Pemberitaan ini.
(Rony Christyawan / Alitopan).









