PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Pertemuan antara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel dengan DPRD Babel, Satgas PKH, dan Wakajati Babel pada Senin (28/7/2025) di Ruang Banmus DPRD Babel membawa hasil positif. Aspirasi dan kegaduhan masyarakat petani Babel yang tinggal di kawasan hutan mulai terjawab.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan kesiapan untuk memperjuangkan permasalahan ini hingga ke tingkat pusat. Kepala desa di Babel diminta untuk melaporkan masyarakat yang sudah keterlanjuran bertani di kawasan hutan dalam waktu 14 hari.
Satgas PKH memastikan bahwa prioritas penertiban adalah perusahaan yang merambah kawasan hutan atau melakukan aktivitas di luar izin usaha perkebunan.
Masyarakat petani yang telah lama bertani di kawasan hutan tidak perlu takut, karena pemerintah pusat hanya memasang rencana peringatan dan tidak akan tersingkir, ujar Roni
Aspirasi masyarakat Babel untuk merevisi Perpres No. 5 Tahun 2025 dan mengeluarkan petani yang telah bertani di atas 5 tahun dari kawasan hutan ke HPL (Hak Pengelolaan Lahan) juga disampaikan dalam pertemuan ini.
Dengan demikian, diharapkan kegaduhan di ruang publik dapat berkurang dan masyarakat petani dapat merasa lebih tenang,” tutup Roni.(LD1)








