Jakarta, Harianinfo.com — MAHKAMAH Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 16 Juni 2026.
Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes pemberitaan. Mereka datang 1membawa proposal kerja sama yang berambisi: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah.
Tujuannya mulia, yaitu menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelamatkan meja para hakim agung.
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta, Selasa 16/06/2026 dan diterima langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, SH, MH
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi pengisian perkara di pengadilan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.
“SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari mediator program yang dicanangkan MA,” ujarnya.
SMSI memandang mediasi sebagai solusi strategi untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.
Untuk itu, Firdaus menyatakan siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.
“Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi masyarakat agar memahami bahwa penyelesaian penyelesaian tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah,” tandasnya.
Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.
Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi landasan utama dalam terbentuknya mediator profesional dan kredibel.
Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.
Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus diselesaikan lembaga peradilan setiap tahun.
Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, lembaga dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.
Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus dilanjutkan ke Konferensi. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat.
Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Adi Julia Cakrawala, SH, M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, SH, MH, Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, SH, MH, Hakim Yustisial MA RI.
Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya, Taufiqurohman, AK Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.
Fokus Kerja Sama
Dalam surat yang disampaikan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yaitu:
Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan pelestarian di era digital.
Menjelaskan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui sebagai mediator bersertifikat.
Melaksanakan pelatihan secara berkala di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis budaya mediasi dapat semakin berkembang di Indonesia dan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban perdagangan.
Selain mempercepat penyelesaian penyelesaian, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam menyelesaikan konflik, dari pola menang-kalah di ruang sidang menjadi dialog budaya, musyawarah, dan perdamaian yang berkelanjutan.(Hi)








