Jakarta, Harianinfo.com — Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama dengan BPD dan Apdesi Bangka Selatan mendatangi Kementerian Kehutanan RI untuk menyerahkan surat permohonan keberadaan PT Hutan Lestari Raya (HLR), Rabu (13/8/2025)
PT Hutan Lestari Raya menguasai Hutan Tanam Industri (HTI) seluas 31.000 hektar di Bangka Selatan. Penolakan ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain
Kurangnya Sosialisasi : PT HLR dianggap tidak melakukan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat sekitar tentang rencana pengelolaan HTI.
Tidak Produktif : Lahan yang dikelola PT HLR tidak produktif dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Mencaplok Lahan Masyarakat : PT HLR maksudnya mencaplok lahan yang telah ditanami tanpa izin masyarakat yang jelas.
Merugikan Masyarakat : Keberadaan PT HLR dianggap merugikan masyarakat Bangka Selatan dan mengancam mata pencaharian mereka.
Anggota Komisi III DPRD Babel, Yogi Maulana, menyatakan bahwa pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi rakyat Bangka Selatan dan mencabut izin PT HLR. Pihak Kementerian Kehutanan akan mempelajari surat persetujuan tersebut dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut “
Kita berharap aspirasi rakyat Bangka Selatan dapat didengar. Apalagi saat Pj Gubernur Babel Ridwan Jamaludin menyatakan kalau mereka tidak produktif, pemerintah harus mencabut izin tersebut,” tegas politisi partai Gerindra ini.(Ld1)
.








