PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya didampingi wakil Ketua 1 Eddi Iskandar membahas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa Bangka Tengah dan usulan “zero tambang” dalam Perda RZWP3K Provinsi Bangka Belitung, berlangsung banyak di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (10/11/2025).
Direktur Eksekutif Walhi Babel Ahmad Subhan Hafiz, dengan tegas menyatakan persetujuan masyarakat terhadap proyek PLTN ini.
“Ini adalah simbol bahwa masyarakat Bangka Belitung menolak PLTN, terutama di Pulau Gelasa Bangka Tengah,” ujarnya.
Subhan menyoroti ketidaksesuaian lokasi PLTN dengan pola ruang yang telah ditetapkan.
“Dalam KLHS, lokasi yang diusulkan berada di zona konservasi dan pariwisata. Masyarakat mayoritas menolak, dan klaim dukungan 73% itu tidak masuk akal,” tegasnya.
“Kita mempunyai potensi energi surya sekitar 2.810 megawatt dan energi angin sebesar 1.787 megawatt. Mengapa harus memilih PLTN yang berbasis uranium?” tanyanya retoris.
Ia juga menyoroti perubahan wacana penggunaan thorium ke uranium sebagai bentuk yang tidak transparan/pembohongan publik.
Terkait usulan “zero tambang”, Hafiz menekankan perlunya perubahan tata ruang yang mengutamakan zona penangkapan nelayan.
“Rekomendasi pencabutan izin usaha penambangan PT Timah di pesisir Batu Beriga dan ekosistem esensial lainnya harus segera direalisasikan,” katanya.
Jorghi, pemuda Desa Batu Beriga, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dampak PLTN dan aktivitas penambangan PT Timah.
“PLTN ini merupakan proyek berisiko tinggi dan bertentangan dengan Perda. Kawasan Gelasa adalah tempat nelayan mencari ikan dan pusat perikanan,” ungkapnya.
Menanggapi perpanjangan izin usaha penambangan (IUP) PT Timah, Jorghi menyatakan mengecewakannya.
“Rekomendasi dari pemerintah daerah sudah ada, tapi IUP malah diperpanjang. Kalau mereka ngotot, kami juga akan ngotot menolak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti inkonsistensi PT Torcon dalam menyampaikan informasi terkait PLTN.
“Dulu bicara thorium, sekarang uranium. Ini tidak jelas dan tidak tujuan,” tutupnya.
Rapat dengar pendapat ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Babel untuk menyuarakan penolakan terhadap proyek-proyek yang merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup.(LD1)








