Ratusan Nelayan turun Demo tuntut cabut PP no 11 th 2023

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: 32768; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 172.99968; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
banner 468x60
Spread the love

Bangka – Harianinfo.com – Ratusan Nelayan Sungailiat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nelayan Nusantara atau FKNN menggelar aksi demo meminta pemerintah mencabut PP Nomor 11 Tahun 2023 terkait dengan penangkapan ikan diukur, Senin (5/1/2026) gerakan aksi demo di pusatkan di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat. Perkiraan sekitar lebih kurang 500 orang.
Aksi Demo berjalan lancar tanpa ada tindakan Anarkis meski terisi rasa Amarah tetapi tetap kondusif, sang korlap Iskandar dan juga Afrizal berorasi dengan Berapi-api didepan kantor PPN Sungailiat.

“Jadi PP nomor 11 tahun 2023 merupakan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tentang penangkapan Ikan terukur, yang mengatur pengelolaan perikanan di Zona penangkapan Ikan terukur. Dengan adanya PP ini jelas sangat memberatkan kami para nelayan kecil ini,” jelas Mustapa Koordinator HNSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Diterangkan Mustapa sebagai informasinya, bahwa seluruh kapal Nelayan tergabung dalam Forum Komunikasi Nelayan Nusantara melakukan aksi persetujuannya atas tindakan Suspen Penerbitan SLO bagi perikanan dibawah 30 GT.

“Menuntut Pemerintah, khususnya PSDKP menerbitkan SLO bagi kapal perikanan ukuran lebih kecil di bawah 30 GT yang berizin pusat, tanpa persyaratan pemilik memasang terlebih dahulu VMS di Kapal,” tambah Mustapa.
“Sebab UU No. 31 tentang Perikanan jo. UU No. 45 tentang Perikanan, UU Cipta Kerja, sebagaimana telah di ubah dengan paragraf 2 Pasal 27 Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang, di mana dalam Pasal 68 dijelaskan bahwa ; Pemerintah berkewajiban menyiapkan sarana dan pengawasan termasuk VMS,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mustapa, mengungkapkan terkait adanya aturan tersebut, jelas akan berdampak pada Nelayan kecil.

“Dampak pelaksanaan penangkapan ikan terukur (PIT) bagi nelayan adalah sebagai berikut:

*Berkurangnya hasil tanggapan nelayan dan dikarenakan satu zonasi wilayah itu hanya bisa maksimal 4 bulan pertahun. Kerena perubahan iklim dan cuaca.

*Penurunan hasil tangkapan mencapai ruang gerak terbatas, yang cenderung hasil tangkapan menurun dan meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan ekonomi dan akan menambah angka kemiskinan jika nelayan hanya dibatasi 1 zonasi saja.

*Sedangkan kapal yang aktif, beroperasi di Indonesia kapal berjumlah 6.807 berukuran 30.GT ke bawah. Dan ABK berjumlah 6-8 orang perkapalan. Perkiraan yang dirugikan dalam hal tersebut, sekitar 13.610 pemilik kapal dan 54.440 ABK.

*Nelayan harus memenuhi target, atas pengutan hasil perikanan sebagaimana peraturan Kepmen KP nomor 98 tahun 2021 nelayan di targetkan melunasi SPP/PHP 15 juta hingga 35 juta per tahunnya. Ketika ingin melakukan perpanjangan surat ijin penangkapan ikan, tergantung kapal pada alat penangkapan, ukuran dan jenisnya.
*Pembelian alat VMS yang dibebankan kepada nelayan akan menambah nilai pada operasional nelayan sekitar 20 juta dengan Airtemnya. Yang notabennya bukan kebutuhan nelayan itu sendiri melainkan kebutuhan KKP. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
*Perkiraan kerugian nelayan bagi yang beroperasi dan tidak beroperasi nilai yang harus dibayar 35 hingga 40 juta. Dan termasuk dengan target dan Airtem VMS per tahunnya. Maka dikalikan dengan 6.807 jumlah kapal sama dengan 272.280.000 Milyar.

Kapolres Bangka AKBP Dedy Dwitya Putra.

Setelah melewati mediasi antara pihak APH dan PSDKP Tak menunggu lama dan mediasi yang Dingin menghasilkan keputusan sementara yang melegakan para nelayan ,yakni sambil menunggu keputusan dari kementrian terkait tuntutan para nelayan , PSDKP memberikan kelonggaran kepada nelayan untuk bisa melaut lagi tanpa harus membayar tunggakan yang belum terbayar terkait persentase hasil tangkapan. Keputusan sementara ini direstui Kapolres Bangka AKBP Dedy Dwitya Putra beserta jajarannya yang turut hadir guna menjaga kondusivitas gerakan ratusan nelayan yang turun Demo hari ini .

(Rony Christyawan/ Alitopan).

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *