PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Aliansi Masyarakat Terdzolimi (Almaster) menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang Banmus itu turut dihadiri perwakilan PT Timah, Satgas Trisakti, BPN, Dinas Perkebunan, hingga Polda Babel.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan poin utama kesepakatan adalah verifikasi langsung terhadap barang bukti timah yang diamankan Satgas Trisakti sejak September 2023.
“Ada kesepakatan mereka akan mengecek dan mengkroscek langsung timah yang diamankan. Kalau tidak salah total pasir timah sekitar 321 ton dan balok timah sekitar 140 ton. Seluruhnya disimpan di gudang PT Timah. Satgas Trisakti akan berkoordinasi dengan PT Timah dan Kejaksaan Tinggi agar perwakilan aliansi dapat memastikan keberadaan barang tersebut secara langsung,” ungkap Didit.
Total barang bukti yang akan diverifikasi mencapai 461 ton.
Dalam audiensi, Almaster menyampaikan protes terhadap keberadaan Satgas Trisakti yang dinilai melampaui kewenangan dan meresahkan masyarakat.
“Beliau menyatakan sudah ada sekitar 23 anggota yang ditarik kembali karena terbukti melakukan pelanggaran. Kami berharap Satgas hadir lebih manusiawi dan dapat diterima masyarakat, bukan menjadi momok penakut,” tegas Ketua Almaster Babel, Zain.
Zain menambahkan, persoalan GML Plasma yang tertunda selama 30 tahun juga disampaikan dan akan ditindaklanjuti.
Almaster yang mewadahi sembilan desa di Kabupaten Bangka mengagendakan aksi lanjutan pada Kamis, 6 Agustus 2026 di Kantor Bupati Bangka. Mereka mendesak Bupati bersama sembilan Kepala Desa segera menyelesaikan persoalan yang ada.
“Jika belum ada penyelesaian nyata, kami akan menyampaikan mosi tidak percaya dan meminta Bupati serta Kepala Desa mengundurkan diri secara sukarela sebelum dimundurkan oleh masyarakat,” tutup Zain. (Hi)








