PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung menyoroti keresahan petani sawit terkait penertiban lahan di kawasan hutan. RDP ini mengungkapkan kekhawatiran petani atas nasib kebun mereka yang berada di dalam kawasan hutan.
Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengungkapkan keresahan tersebut. “BPD seluruh Bangka Belitung menyampaikan surat kepada DPRD untuk RDP terkait keresahan atas permasalahan penertiban sawit di kawasan hutan. Mereka menilai nasib perkebunan masyarakat di bawah 5 hektar.”
DPRD Babel berharap petani kecil mendapat kemudahan dan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat untuk mencegah kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, petani yang benar-benar menikmati nafkah diberi kemudahan. Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke pusat agar tidak ada keresahan di masyarakat,” jelas Didit.
Sementara itu, Edi Subiantoro dari ABPEDNAS meminta kejelasan mekanisme penertiban, keadilan bagi petani di kawasan hutan, dan solusi terbaik untuk lahan pertanian masyarakat desa. “Kami ingin kecerahan mekanisme selanjutnya. Banyak perkebunan masyarakat di Bangka Belitung berada di kawasan hutan, dan kami ingin keadilan.
Kekhawatiran semakin meningkat setelah pernyataan Gubernur terkait penertiban 200.000 hektar lahan sawit. Perwakilan BPD mengungkapkan, “Masyarakat resah dengan pernyataan Gubernur. Kami berharap pemerintah memperhatikan nasib petani kami.
Edi menekankan pentingnya kecerahan informasi dan menghindari isu-isu yang berlayar. “RDP ini diharapkan menghasilkan solusi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi petani sawit di Bangka Belitung yang lahannya berada di kawasan hutan.(LD1)








