“Siapa yang Bisa Kami Laporkan?” – Warga Rek-Rek Soroti Peran Nanang dan Kelemahan Pengawasan APH

banner 468x60
Spread the love

SUNGAISELAN, Harianinfo.cim – Dugaan jual beli lahan di kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) yang mengkhawatirkan di Kecamatan Sungai Selan semakin mengungkap sisi lain dari permasalahan tersebut.

Setelah sebelumnya diketahui ratusan hektar kawasan hutan di Desa Munggu, Dusun Rek-Rek, dan Dusun Pangkal Raya diduga berpindah tangan secara ilegal dan diubah fungsi menjadi kebun sawit skala besar, kini warga setempat mengangkat nama seorang individu yang dinilai memiliki peran penting dalam aktivitas perambahan hutan.

Seorang warga Rek-Rek yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kondisi terkini di lokasi.

“Sekarang ni ada dua buah unit PC 80 & PC 50, yang dipertanggungjawabkan oleh Nanang warga Pangkal Raya. Dia berkordinasi dengan APH. Sekarang Nanang la yang masih berani merambah hutan HL dan HP. Tidak ada ketegasan dari APH. Perambahan hutan dan penjualan lahan masih terus terjadi. Jadi kami ini harus lapor ke siapa?,” ujar warga tersebut.

Menurut warga, Nanang bertindak sebagai pengurus dan penanggungjawab alat berat yang bekerja di kawasan hutan HP dan HL.

Praktik penjualan lahan dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak seperti cukong atau pembeli lahan, namun memberikan kerugian besar bagi masa depan anak cucu warga setempat.

Sebelumnya, Camat Sungai Selan, Jakara Akbar, mengakui telah menerima informasi terkait dugaan tersebut namun menyatakan bahwa kewenangan kehutanan berada di pemerintah pusat melalui provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar terkait keberadaan pengawasan, mengingat aktivitas tersebut diduga telah berlangsung bertahun-tahun secara sistematis bahkan hingga kebun sawitnya memasuki masa panen.

Warga juga sebelumnya telah menyuarakan kekecewaan, menyebut praktik tersebut sebagai “mafia tanah” karena puluhan hingga ratusan hektar lahan dikuasai oleh satu orang pemodal besar.

Tindak pidana jual beli lahan kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Masyarakat mendesak agar seluruh aktivitas ilegal dihentikan, audit menyeluruh dilakukan, serta semua pihak yang terlibat termasuk oknum aparat yang diduga melakukan pembiaran ditindak tegas.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *