Warga 8 Desa Desak Penyelesaian Lahan Plasma PT GML, DPRD Babel: Tahan Rekomendasi Jika Belum Dipenuhi

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG — Kekecewaan warga delapan desa di Kabupaten Bangka meluap dalam audiensi penyelesaian hak atas lahan plasma dan kompensasi dari PT Gunung Maras Lestari (PT GML). Pertemuan digelar di Ruang Banmus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis, (9/7/2026) pukul 10.00 Wib dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya.

Warga yang hadir berasal dari Desa Bakam, Dalil, Mangka, Mabat, Bukit Layang, Kayu Besi, Sempan, dan Air Duren. Mereka menegaskan tuntutan yang disampaikan merupakan hak yang dijamin peraturan, bukan keinginan sepihak.

“Kami kecewa! Kalau Bapak kecewa, kami lebih kecewa lagi,” ujar perwakilan warga yang disambut suara persetujuan hadirin.

Didit Srigusjaya menyampaikan sebelumnya telah ada kesepakatan penyelesaian yang ditargetkan tuntas dalam satu bulan, namun hingga kini belum ada realisasi.

“Ada dua kunci penyelesaian ini: saya minta BPN Kabupaten Bangka tidak memproses atau menyetujui dokumen permohonan perusahaan, dan Bupati Bangka tidak mengeluarkan rekomendasi selama kewajiban kepada masyarakat belum dipenuhi sepenuhnya,” tegas Didit.

Ia menjelaskan penundaan persetujuan bukan untuk menghambat usaha, melainkan langkah pengaman agar aturan dan hak warga tetap dihormati.

Secara rinci, warga hanya mengajukan dua tuntutan utama:
1. *Pemenuhan kewajiban lahan plasma 20%* sesuai ketentuan dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan
2. *Penyelesaian seluruh hak dan kompensasi masyarakat* yang masih tertunda

“Ini bukan sekadar keinginan, tapi hak yang sudah diatur undang-undang. Kami hanya meminta PT GML menghargai kesepakatan dan peraturan yang ada,” ujar Didit mewakili aspirasi warga.

Didit juga menegaskan masyarakat tidak akan berhenti menuntut jika hanya diberi janji.

“Kalau hanya bicara tanpa tindakan, untuk apa kami bersusah payah hadir? Hak tetap harus dituntut sampai jelas,” katanya yang disambut dukungan hadirin.

Menanggapi kekhawatiran warga, Didit menyebut telah ada tanggapan awal positif dari instansi terkait.

“BPN sudah sepakat menunda pemrosesan dokumen, dan Bupati juga telah menahan pemberian rekomendasi sampai ada kepastian. Kami akan terus mengawasi agar penyelesaiannya berjalan cepat dan adil,” katanya.

Audiensi ditutup dengan kesepahaman bersama. Seluruh pihak sepakat terus memantau perkembangan hingga hak-hak masyarakat dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *