BALON ( Bakal calon) Bupati Yunan Helmi Yazid (YHY) Langgar Aturan Netralitas ASN

banner 468x60
Spread the love

Bangka — Harianinfo.com | Seorang bakal (balon) bupati di Kabupaten Bangka Jelas melanggar aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah Mengembalikan formulir pendaftaran calon Bupati ke Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu bahkan spanduk dukungan pencalonannya terpasang di sejumlah titik kota dan di beberapa tempat di kecamatan luar Sungailiat, Meskipun yang dianggap masih berstatus sebagai PNS aktif.

Berdasarkan pantauan Haruaninfo.com sejumlah Baner foto Dia ( Yunan ) beredar juga spanduk bergambar Yunan terlihat jelas semacam Black campen ( kampanye gelap ) berisi ajakan dukungan dengan identitas jelas, termasuk nama dan jabatan yang saat ini masih melekat sebagai ASN. Hal ini menuai sorotan dari berbagai pihak karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“ASN harus menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Pemasangan spanduk seperti itu jelas mengarah pada kampanye terselubung,” ujar seorang pengamat politik lokal.

Dalam peraturan yang berlaku, ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye atau mempromosikan calon tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berakhir pada sanksi disiplin, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Awak Media ini akan terus mencoba konfirmasi ke BKPSDMD Provinsi. Namun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Bangka tengah diminta melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

“Apabila terbukti,dan jika KPU meloloskan atau memverifikasi bakalcalon Bupati tersebut maka KREDIBILITAS KPU perlu Dipertanyakan dan kami akan proses sesuai aturan Bakal calon yang masih Aktif sebagai PNS. Netralitas ASN dalam Pilkada adalah harga mati,” tegas salah satu pejabat BKPSDMD saat dimintai keterangan 

Masyarakat diimbau untuk ikut mengawasi netralitas ASN dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran, demi menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada ulang 2025 mendatang.
(Alitopan)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *