Harianinfo.com Bangka Permasalahan penambangan rakyat di kabupaten Bangka selama ini menjadi dilematis, permasalahan tersebut tidak beralasan karena faktor utama Pemkab Bangka tidak memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga secara otomatis tidak mungkin ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR), namun faktanya dilapangan masih menjamurnya aktivitas rakyat.
Hendrawanto (Een)
Melalui koordinator penyampai/penyalur aspirasi penambang rakyat Hendrawanto alias Een saat melakukan konprensi pres (5/5/2025), mengatakan, sebagai orang yang diberi kuasa oleh penambang rakyat untuk wilayah pesisir Jelitik lingkungan Rambak menyampaikan surat permohonan kepada gubenur Babel dan Kapolda Bangka Belitung untuk memberikan kebijakan agar penambang dapat bekerja dan beraktivitas dalam rangka mengais rezeki untuk persiapan menghadapi lebaran Idhul Adha 1446 dan anak anak masuk sekolah tahun ajaran 2025.
Diakui Een, masyarakat penambang saat ini tidak bisa berbuat banyak karena memang pekerjaan sehari hari sebagai penambang timah namun rasa ketakutan di razia atau di datangi pihak lain yang menyudutkan kegiatan penambang yang tidak memiliki izin resmi.
“mewakili para penambang rakyat sangat berharap kepada bapak gubenur dan bapak kapolda dapat memberikan kebijakan ini agar para penambang tidak merasa ketakutan dan mengalami kerugian bila kegiatan tersebut di razia karena mereka telah mengeluarkan modal, sementara untuk mendapatkan izin tidak mungkin dikeluarkan oleh pihak yang berwenang,”terangnya.(Rilies/SF/Alitopan)










