PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan agenda penyampaian usul pendapat terhadap pemberhentian Wakil Gubernur Babel ditunda, Senin (10/8/2026).
Rapat diskors karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum. Dari 45 anggota DPRD Babel, hanya 17 orang yang hadir.
Pimpinan rapat, Eddy Iskandar, mengatakan rapat baru bisa dinyatakan kuorum jika dihadiri minimal 34 anggota.
“Sidang ini diskors untuk dijadwalkan di paripurna selanjutnya,” kata Eddy.
Dengan tidak terpenuhinya kuorum, agenda penyampaian pendapat DPRD akan dijadwalkan kembali dalam rapat paripurna berikutnya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, meluruskan agenda tersebut. Ia menegaskan bukan pemakzulan, melainkan penyampaian hak pendapat dan masih menunggu keputusan hukum.
“Agenda yang dibahas saat ini bukan berarti DPRD langsung mengusulkan pemberhentian Wagub. Melainkan penyampaian hak pendapat dan masih menunggu keputusan hukum dari hakim,” tegas Didit usai rapat.
Didit menjelaskan, DPRD masih meminta pendapat pemerintah daerah mengenai posisi Wakil Gubernur dari sisi pemerintahan. Sementara dari sisi konstitusi, DPRD menunggu putusan hakim.
“Ini bukan pengusulan pemberhenti, tapi mekanismenya masih panjang. Minta pendapat dari pemerintah daerah seperti apa posisi wagub secara pemerintahan. Kalo secara konstitusi sudah jelas kita menunggu dari pada keputusan hakim,” kata Didit.
Ia menyebut hak menyatakan pendapat merupakan hak anggota DPRD yang diatur dalam undang-undang dan tata tertib.
“Artinya ini diperbolehkan hak menyatakan pendapat apakah disetujui atau tidak di setuju oleh fraksi, itu adalah wewenang fraksi masing-masing. DPRD punya kewajiban sendiri untuk mengawasi berjalannya pemda,” ujarnya.
Didit juga menghargai fraksi yang belum dapat hadir.
“Maka kita juga menghargai hak fraksi-fraksi yang mungkin hari ini belum bisa hadir dalam sidang paripurna, itu harus kita hargai dong,” sebutnya.
“Tapi sudah ada hadir Fraksi PDI, Golkar, PKS, Demokrat, Nasdem hadir juga, artinya kita tidak bisa intervensi pendapat fraksi masing-masing hanya mekanismenya belum bejalan,” sambungnya.
Ia meluruskan informasi di masyarakat yang menyebut agenda itu berkaitan dengan pemakzulan Wagub.
“Saya luruskan ini bukan pemakzulan, memang ada salah nomenklatur dalam pengetikan jadwal, kita akui salah, tapi ini menyampaikan hak pendapat tentang situasi kondisi saat ini terhadap keberadaan posisi Wakil Gubernur seperti apa, itu saja,” tutupnya.
Rapat selanjutnya akan dijadwalkan kembali sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Babel. (Hi)








